Lombok Post
Praya

Dana Siluman Tercium di APBD Loteng

SUASANA SIDANG: Inilah suasana sidang paripurna penyampaian laporan Pansus LKPJ akhir masa jabatan kepala daerah 2015 dan penyampaian nota keuangan Raperda Perubahan APBD.

PRAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Tengah, mengajukan nota keberatan terhadap persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2015. Pasalnya, mereka menemukan dugaan anggaran siluman sebesar Rp 1,7 miliar lebih, yang tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya.

a�?Kami mengingatkan kepada TAPD untuk berhati-hati saja. Harus jelas dana sebesar Rp 1,7 miliar lebih itu untuk apa,a�? kata anggota fraksi Demokrat, Samsul Qomar, kemarin usai melakukan aksi walk out dari sidang paripurna kemarin (31/8).

Dikatakannya, Panitia Khusus (Pansus) yang menggodok dan membahas perubahan APBD tahun anggaran 2015, harus mempertanggungjawabkan munculnya anggaran Rp 1,7 miliar lebih tersebut. Termasuk, mereka yang ikut serta mengetok dan menyetujui Raperda perubahan APBD.

a�?Atas dasar itulah, saya pribadi atas nama fraksi, menolak menyetujui dan menandatangani perubahan APBD tahun anggaran 2015 itu,a�? tegas ketua Komisi I DPRD Loteng tersebut.

Untuk itulah, pihaknya akan menyiapkan nota keberatan secara tertulis, kemudian disampaikan kepada pimpinan dewan, Pansus dan pimpinan Komisi.

a�?Kami di fraksi Demokrat tidak mau masuk dalam lingkaran permasalahan hukum dikemudian hari. Sehingga, itulah sikap kami,a�? katanya.

Selain pelanggaran dalam anggaran itu, pihaknya juga menyoroti ketentuan tata tertib (tatib) persidangan. Khususnya pada pasal 101 ayat 2, yang menyebutkan bahwa setiap pengambilan keputusan paripurna, seluruh anggota dewan wajib menggunakan pakaian full dres.

Sehingga, jika sidang dilanjutkan dan menghasilkan keputusan. Maka, menurut Qomar itu dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja oleh anggota dewan.

a�?Jangan kita saja yang bisa mengoreksi orang lain. Tapi, kita diinternal harus intropeksi diri masing-masing,a�? tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara (jubir) Pansus II yang membahas perubahan APBD tahun anggaran 2015 M Taufik menekankan tidak ada alasan sidang paripurna ditunda. Keputusan tetap diambil sesuai mekanime aturan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

a�?Poin-poin arah anggaran sudah jelas, kemana, dimana dan pertanggungjawabannya. Salah satu contoh, di Dinas PU kita melakukan rasionalisasi anggaran. Begitu pula ada penambahan di dinas atau instansi lain,a�? kata anggota fraksi Gerindra itu.

Sementara itu, Wakil Bupati HL Normal Suzana mengaku berterima kasih atas koreksi dan kritikan yang disampaikan masing-masing wakil rakyat. Masukan itu, digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja kedepannya.

a�?Pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2015 ini cukup panjang dan melelahkan. Kami atas nama Pemkab Loteng menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh angggota DPRD Loteng,a�? seru wabup.(dss/r3)

Berita Lainnya

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Jangan Larang Anak-Anak Masuk Masjid

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Hujan Datang, Longsor Mengancam

Redaksi LombokPost

Anggaran Tidak Terduga Tetap Tersedia

Redaksi LombokPost

PAD Bocor, Pemkab Libatkan BPK

Redaksi LombokPost

Jangan Jadi TKI Turun Temurun

Redaksi LombokPost

Hujan Mulai Minta Korban

Redaksi LombokPost

TNI Marathon Dongkrak Pariwisata Loteng

Redaksi LombokPost