Lombok Post
Kriminal

Kejati Kendorkan Ikat Pinggang

kejati
MARTONO SH

MATARAM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB tampaknya mulai mengendorkan ikat pinggang. Buktinya, penetapan tersangka kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) semakin tak jelas.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berdalih masih belum menemukan adanya kerugian negara dari aliran dana DBHCHT.

Alih-alih menetapkan tersangka karena proses perkara dugaan korupsi DBHCHT sudah di tingkat penyidikan, Kepala Kejati NTB Martono mengatakan, pihaknya masih terus menunggu kepastian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, mengenai apakah terdapat kerugian negara dalam perkara tersebut.

a�?Sekarang kan masih dilakukan audit investigasi oleh BPKP,a�? ujar Martono, kemarin(31/8).

Dalam audit investigasi, atas permintaan Kejati kepada BPKP, dilakukan untuk menentukan apakah terdapat Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) di dalam perkara DBHCHT. Dengan adanya PMH tersebut, secara langsung akan mengarah kepada kerugian negara.

a�?Kerugian negara ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum yang ditemukan saat melakukan audit investigasi,a�? jelasnya.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut, maka Kejati NTB akan menentukan tersangka dalam kasus dugaan korupsi DBHCHT. a�?Belum ada, masih menunggu laporan hasil pemeriksaan dari BPKP,a�? ungkapnya.

Diakui oleh MartonoA? hingga saat ini, Kejati sendiri belum menemukan adanya perbuatan melanggar hukum dalam perkara ini hingga menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Selain itu, sambung Martono, jikapun nanti terdapat dan terbukti adanya perbuatan melanggar hukum di perkara DBHCHT ini, namun didalamnya tidak terdapat unsur kerugian negara, maka bisa jadi kasus DBHCHT tidak termasuk dalam perkara korupsi. a�?Ada terbukti PMH, tapi taka da kerugian negara, itu bisa jadi tidak masuk korupsi,a�? kata Martono.

Di tempat terpisah, pengamat hukum Dr Muh Rismain SH MH mengatakan, Kejati mempunyai kewenangan yang luas untuk menyukseskan penyelesaian kasus ini. a�?Bolanya sekarang kan ada di kejaksaan,a�? ujar Dr Muh Risnain, kemarin(31/8).

Menurut kacamata hukumnya, jika kejaksaan sudah memiliki dua alat bukti dan telah masuk dalam penyidikan, tentu sudah ada penetapan tersangka. Dalam proses perkara di tingkat penyelidikan, yang dilakukan oleh kejaksaan adalah menemukan apakah terjadi tindak pidana dalam perkara tersebut, berdasarkan dokumen-dokumen dan keterangan yang diambil.

a�?Kalau sudah ditemukan tindak pidana, kemudian diketahui siapa pelaku dan siapa yang bertanggungjawab, itulah proses penyidikan. Jadi ketika kejaksaan berani menaikkan ke penyidikan, mereka sudah menetapkan tersangka,a�? jelasnya.

Dengan masuknya perkara dalam tingkat penyidikan, lanjutnya, artinya telah memiliki dua alat bukti yang kuat. Jika demikian, berarti sudah ada pelakunya. a�?Gampang saja, jika tidak terdapat tindak pidana berdasarkan bukti yang kuat, berarti proses berhenti di tingkat penyelidikan. Tapi yang terjadi, kejaksaan menaikkan ke penyidikan,a�? ujarnya dosen Fakultas Hukum Pasca Sarjana Unram ini.

a�?Jika yakin dua alat bukti cukup, tetapkan tersangka. Jangan melihat kepentingan apa dibalik perkara tersebut, terutam DBHCHT ini, karena kejaksaan ini merupakan perwakilan dari kepentingan publik yang ingin pemerintahnya bersih dari kasus-kasus korupsi,a�? sambung Dr Muh Risnain, yang juga alumni Doktor dari Universitas Padjajaran.

Sebelumnya, BPKP NTB telah melakukan ekspose awal dalam terhadap anggaran ganda pada satker Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB. Ini terkait dengan seputar aliran dana cukai tembakau sebesar Rp 32 miliar tahun 2013 yang peruntukannya bagi proyek irigasi desa se NTB yang dilaksanakan oleh Dinas PU NTB.

Dalam ekspose awal yang telah dilakukan oleh BPKP NTB, masih belum menunjukkan kerugian negara. Masih perlu verifikasi terlebih dahulu dan pendalaman oleh kejaksaan, terkait dengan materi audit investigasi.

Permintaan audit kepada BPKP oleh Kejat, berdasarkan kepada pada setiap tahun kucuran dana cukai tembakau dari Kementerian Keuangan ke Pemprov NTB terus bertambah. Dimulai pada tahun 2010 yang mencapai Rp 35 miliar, naik pada tahun 2011 sebesar Rp 45 miliar, di tahun 2012 menjadi Rp 57 miliar, tahun 2013 sebanyak Rp 65 miliar, dan tahun 2014 sebesar Rp 72 miliar.

Rumitnya dan besarnya aliran dana di setiap tahunnya, membuat Kejati untuk meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan audit. a�?Karena banyaknya item, tidak akan menutup kemungkinan akan dilakukan audit pada tahun-tahun lain, tidak hanya untuk aliran dana di tahun 2013,a�? pungkas Korwas Bidang Investigasi BPKP NTB Ngatno beberapa waktu lalu.(cr-dit/r6)

Berita Lainnya

Jaksa Siap Eksekusi Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Dana BOS Dipakai Untuk Beli Motor

Redaksi LombokPost

Musim Hujan Tiba, 122 Polisi Siaga

Redaksi LombokPost

Bukti Kejahatan 2018 Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Kenali Modus Jambret

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Berkas TPPO Riyadh Kembali Dilimpahkan

Redaksi LombokPost