Lombok Post
Opini

Mau Garam, ke NTB Aja!

Garam

SAMPAI sekarang Indonesia belum bisa swasembada garam. Pemenuhan garam dalam negeri masih mengandalkan impor. Lucu bin aneh Indonesia impor garam. Bagaimana tidak, negara kepulauan dengan luas laut membentang tidak bisa produksi garam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sendiri mengakui soal besarnya potensi garam dalam negeri. Indonesia pun dikatakan sebenarnya tidak perlu impor. Petani garam Indonesia sudah mahir. Kalau sekadar membuat garam, tidak terlalu sulit.

Dari pada impor dari luar negeri, pemerintah pusat bisa menengok potensi garam NTB yang berlimpah. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, potensi lahan pertanian garam di NTB mencapai 7 ribu hektare (ha).

Sedangkan yang baru dimanfaatkan sekitar 2 ribu ha tersebar di enam kabupaten/kota. Untuk di Bima saja, luas lahan 4.068 ha dan baru tergarap 1.733 ha. Kemudian Sumbawa memiliki lahan seluas 3.555 ha, yang tergarap mencapai 102 ha. Potensi besar yang belum dimaksimalkan.

Padahal produksi garam di NTB terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 produksi garam mencapai 169 ribu ton lebih. Ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 78.107 ton. Nilai produksi disumbangkan Bima sebesar 126.257 ton, disusul Lombok Timur 22.881 ton. Tidak salah bila NTB mendapat predikat penyangga garam nasional. Tinggal selanjutnya memacu dan memotivasi peningkatan produksi garam.

Pusat jangan lagi latah impor garam. Mulai mendorong masyarakat pesisir produksi garam. Kondisinya saat ini bertani garam tidak menjanjikan.

Pendapatan dari garam dianggap rendah. Garam lokal pun dinilai belum memenuhi standar. Kebutuhan garam untuk industri banyak ditopang dari luar negeri. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir bersikukuh tetap melaut. Meski sesungguhnya hasil tangkapan ikan tidak selalu menguntungkan.

Menjadi catatan serius soal kualitas garam lokal yang dianggap rendah. Sebenarnya, tugas pemerintah memberi pendampingan. Mereka butuh sentuhan. Diajarkan mengolah garam berkualitas. Sesuai dengan standar pabrik.

Daerah penyangga garam di Indonesia, seperti NTB harus diperhatikan serius. Mulai dari anggaran, pengolahan, hingga distribusi garam NTB harus dibantu. Bila butuh garam pusat tinggal ke NTB saja.(*)

Berita Lainnya

Pemuda dan Transformasi Masa Depan

Redaksi Lombok Post

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Pascagempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Kebijakan dan Pengelolaan Dana Desa Melalui KPPN Mataram

NTB Menuju Panggung (Politik) Nasional

Redaksi Lombok Post

TGB dan Masa Depan Indonesia Gemilang

Redaksi Lombok Post

Gerakan Zakat: Antara Pergerkan, Angka, dan Regulasi

Redaksi Lombok Post

DIPLOMASI KEMANUSIAAN LEMBAGA ZAKAT

Redaksi Lombok Post

LEMBAGA ZAKAT: DARI FUNDRAISING KE FRIEND-RAISING

Redaksi Lombok Post

PILKADA ZAMAN NOW

Redaksi Lombok Post