Lombok Post
Opini

Pendidikan Politik bagi Masyarakat Melalui Pemilukada

Staf Pengajar (Dosen) Ilmu Komunikasi Universitas Mataram 08213-88-00-111/ [email protected]

*Penulis: Siti Chotijah S.IP MA
Staf Pengajar (Dosen) Ilmu Komunikasi Universitas Mataram

Pemilu kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015 ini menjadi isu yang menarik dan mendapatkan sorotan dari berbagai media massa cetak maupun elektronik. Provinsi NTB melalui 7 Kabupaten/Kota akan berpartisipasi dalam pesta rakyat nasional pada desember ini. Fakta- fakta terkait pencalonan kepala daerah, walikota dan bupati, pendaftaran ke KPU dan proses kampanye ini menjadi pembahasan yang hampir setiap hari muncul di media cetak dan elektronik. Bahkan kejadian pada suatu daerah tertentu akan disorot oleh media- media nasional sehingga memungkinkan isue tersebut menjadi wacana nasional. Sebut saja pencalonanan dalam pilkada Kota Surabaya dimana calon incumbent yang sangat popular yaitu Bu Risma atau Tri Risma Harini menjadi pemberitaan akibat adanya upaya- upaya politis dari kandidat pesaing maupun upaya pembatalan pilkada akibat hanya ada calon tunggal.

Pendidikan politik dalam bahasa inggris sering disebut sebagai political socialization. Secara harafiah pendidikan politik dapat diartikan sebagai proses sosialisasi politik yaitu proses dialog atara pemberi pesan politik (komunikator) kepada komunikan/ masyarakat ( Surbakti, 1999). Pendidikan politik menjadi penting dalam proses demokrasi karena hal ini akan mampu mendongkrak partisipasi masyarakat dalam proses politik. UU No 12 tahun 1982 menyatakan bahwa pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran pendidikan politik ini akan melibatkan media dan komunikator politik ( calon kepala daerah, partai politik, KPU, Bawaslu) serta masyarakat.

Peran media massa cetak maupun elektronik dalam proses pilkada ini menjadi nyata dan sudah seharusnya menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mencari informasi terkait proses pemilukada. Proses pendaftaran calon kepala daerah sudah ditutup dan meninggalkan berbagai masalah seperti gugatan dan protes beberapa pasangan calon kepala daerah kepada KPUD daerah masing- masing. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia terutama dibeberapa daerah belum berjalan lancar seperti yang diharapkan. Munculnya gugatan dan permasalahan- permasalan menjadikan isu yang hangat diperbincangkan dimedia sehingga masyarakat akan mengetahui dan menilai sekaligus mempelajari prosesnya.

Dalam teori komunikasi apa yang menjadi agenda media ini merupakan representasi agenda publik Apa yang diulas oleh berbagai media ini merupakan isu yang berkembang dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Isu ini dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya kalangan tertentu namun masyarakat secara keseluruhan. Melalui agenda setting media ,masyarakat yang semula tidak memiliki konsen atau perhatian pada dunia politik terutama pemilukada menjadi tertarik untuk membaca dan mengetahui isu yang berkembang bahkan mengikuti perkembangan berita dari hari ke hari.

Proses ini dapat memberikan pelajaran tentang politik kepada masyarakat secara umum. Masyarakat dalam hal ini pembaca media akan mendapatkan informasi serta pembelajaran dari proses demokrasi yang sedang berlangsung melalui pemberitaan. Bahkan dari proses ini masyarakat akan mengetahui berbagai informasi mengenai calon kepala daerah, partai pengusung maupun proses demokrasi secara keseluruhan. Pada akhirnya masyarakat akan menjadi terbuka, menerima informasi dan mengolah informasi tersebut menjadi bahan penilaian yang akan menjadi referensi bagi mereka untuk memilih kepala daerah dalam proses pilkada yang akan berlangsung desember nanti.

Hal- hal yang menarik adalah bagaimana media mengemas pesan tentang suatu fenomena proses politik atau bahkan bagaimana media memframing atau menggambarkan kandidat tertentu melalui tulisan, opini atau analisis yang disajikan melalui berita. Netralitas media dalam memberikan informasi sangat dibutuhkan oleh pembaca untuk menentukan landasan penilaian yang akan menjadi referensi memilih kepala daerah. Pembaca surat kabar maupun media elektronik lainnya secara tidak langsung akan mengenal politik lebih dalam. Jika media menyajikan informasi yang cukup, berimbang dan mampu menjaga netralitas akan membantu proses pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat.

Media sebagai pilar ke- empat dalam kehidupan berbangsa dan berbegara memiliki fungsi yang signifikan dalam mendidik masyarakat termasuk dalam bidang politik. Media memiliki peran dalam komunikasi politik yaitu komunikasi yang berisi materi politik yang mencakup masalah politik, kekuasaan dan penempatannya pada lembaga- lembaga kekuasaan (Sumarno & Suhandi, 1993). Jika fungsi ini berjalan secara benar dan optimal bisa saja menaikkan pengetahuan politik serta animo masyaralat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak pilih dalam pilkada. Seperti pada pemilu presiden yang lalu dimana media secara signifikan mampu menaikkan partisipasi politik dari masyarakat untuk memilih presiden dan wakilnya. Hal ini tidak lepas dari peran media dalam mengkomunikasikan proses pemilu baik melalui inisiatif media itu sendiri maupun kemampuan para tim sukses atau partai politik dalam memanfaatkan media sebagai ajang kampanye.

Komunikator politik dalam hal ini calon kepala daerah dan tim suksesnya dapat memanfaatkan media sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Kemunculan calon kepala daerah dalam media melalui pemberitaan yang positif dan informatif akan menjadikan publik mengetahui proses yang sedang berlangsung. Selain calon kepala daerah, lembaga- lembaga politik yang ada di Indonesia seperti Komusi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) serta partai politik juga dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mealui media yang digunakan sebagai sosialisasi proses demokrasi.

Pembelajaran politik bagi masyarakat ini akan berjalan baik jika setiap pembaca mampu melakukan seleksi terhadap informasi yang disajikan melalui berita. Artinya bahwa selektifitas informasi tetap harus dilakukan oleh masyarakat dalam melihat suatu fenomena politik. Masyarakat akan menjadi sadar dan memiliki peran dalam proses demokrasi. Masyarakat hendaknya selektif terhadap informasi dan turut mengambil peran kontroling dalam proses demokrasi. Pada era informasi ini terpaan informasi kepada publik memang sangat sulit untuk dibendung. Untuk itulah dibutuhkan kesadaran bermedia dan berpolitik dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Harmonisasi akan tercapai jika para pelaku politik dan media mampu menempatkan diri pada porsinya masing- masing sesuai dengan etika dan regulasi yang berlaku. Komunikator dapat memanfaatkan media, media dapat mengontrol informasi dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses politik. Sudah seharusnya pesta demokrasi yang akan kita jelang pada desember 2015 ini menjadi sarana pembelajaran dan pendidikan politik bagi masyarakat. Media bersama para komunikator politik yaitu calon pasangan kepala daerah beserta tim sukses dan partai pengusung juga lembaga- lembaga politik seperti KPU, Bawaslu atau lembaga lain terkait yang berwenang bersatu memberikan pencerahan melalui kampanye yang jujur adil bebas dan menjunjung fair play guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Jika hal ini dapat dicapai maka secara otomatis tingkat pendidikan politik masyarakat dan partisipasi politik akan meningkat sehingga kesuksesan pilkada bukan lagi harapan namun proses nyata dari demokrasi Indonesia. Selamat bermedia dan berpartisipasi dalam pemilukada.(*)

Berita Lainnya

Pemuda dan Transformasi Masa Depan

Redaksi Lombok Post

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Pascagempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Kebijakan dan Pengelolaan Dana Desa Melalui KPPN Mataram

NTB Menuju Panggung (Politik) Nasional

Redaksi Lombok Post

TGB dan Masa Depan Indonesia Gemilang

Redaksi Lombok Post

Gerakan Zakat: Antara Pergerkan, Angka, dan Regulasi

Redaksi Lombok Post

DIPLOMASI KEMANUSIAAN LEMBAGA ZAKAT

Redaksi Lombok Post

LEMBAGA ZAKAT: DARI FUNDRAISING KE FRIEND-RAISING

Redaksi Lombok Post

PILKADA ZAMAN NOW

Redaksi Lombok Post