Lombok Post
Praya

Warga Dipersilakan Lapor KPU

PEMUKTAHIRAN DATA: Para Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah, saat melaksanakan pemuktahiran data pemilih.

PRAYA – Tahapan pelaksanaan Pilkada di Lombok Tengah (Loteng) A�berlanjut. Kali ini, KPU Loteng A�meminta tanggapan warga, terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan 2 September lalu sebanyak 833.471 orang.

DPS itu sendiri diperoleh dari singkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir di Pilpres lalu.

a�?Hasilnya, ditemukanlah jumlah DPT pada 2 Oktober mendatang. Kalau, dalam perjalanannya, ada warga yang belum masuk DPS, maka silakan datangi petugas kami di 139 desa/kelurahan di seluruh Loteng,a�? ketua KPU Loteng, Ary Wahyudi pada Lombok Post, kemarin.

Untuk itulah, disiapkan tahapan perbaikan DPS yang dimaksud. Dengan harapan, KPU bisa meminimalisir pemilih yang menggunakan KTP atau kartu identitas lainnya. Bantuknya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

a�?Pengumuman dan tanggapan DPS kita buka pada 10-19 September mendatang. Setelah itu, perbaikan DPS yang dijadwalkan pada 20-25 September,a�? jelasnya.

Dikatakannya, untuk mendapatkan data valid penyusunan DPS, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) turun ke masing-masing rumah warga. Lalu, mengecek jumlah kepala keluarga (KK). Kemudian, menempel stiker di setiap rumah.

a�?Kalau yang meninggal dunia, maka secara otomatis kita keluarkan dari DPS. Sebaliknya, kalau alih status dari TNI/Polri atau pensiun, maka masuk dalam DPS,a�? jelas Ary.

Ketua Panwaslu Loteng Lalu Darmawan membenarkan hal tersebut. Dikatakannya, tidak ada yang luput dari pengawasannya disetiap tahapan Pilkada. Langkah itu dilakukan, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

a�?Kita berharap masyarakat ikut membantu Panwaslu untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada ini. Jika ditemukan ada pelanggaran, silahkan laporkan ke kami,a�? serunya.

Dia menambahkan, urusan pengawasan Pilkada menjadi tanggungjawab bersama. Hanya saja, dibatasi dari sisi tindakan hukum. a�?Kami secara bergantian mengawasi kinerja komisioner KPU di kantornya. Begitu pula dilapangan, ada panwascam dan PPL,a�? kata Darmawan.(dss/r3)

Berita Lainnya

Angkasa Pura Ingin Jadi Bagian Kesuksesan MotoGP

Redaksi LombokPost

Berwisata di Kolam Renang Matra Praya

Redaksi LombokPost

Jangan Merariq Kodek!

Redaksi LombokPost

Penerbangan Lombok-Perth Baik untuk Pariwisata

Redaksi LombokPost

Masalah Kawasan Prabu Bukan Hanya Tambang

Redaksi LombokPost

Diskominfo Lombok Tengah Data Ulang Jumlah Tower

Redaksi LombokPost

Tampil di JFC, Loteng Bertekad Memukau

Redaksi LombokPost

Target Pendapatan Daerah Rp 2,154 T

Redaksi LombokPost

Cerita H Najamudin, Penyiar Radio 90-an

Redaksi LombokPost