Lombok Post
Praya

TNI Kumpulkan Warga Lingkar Hutan

Illegal Loging
BARANG BUKTI: Inilah barang bukti balok kayu dan alat pemotong yang disita Kodim 1620/Lombok Tengah.

PRAYA – Kasus pembalakan liar di hutan Lombok Tengah (Loteng) seolah menjadi cerita biasa. Sampai saat ini, kasus perambahan liar masih terjadi.

Lambannya langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng membuat TNI AD turun tangan. Selain melakukan penertiban mereka berupaya memberikan penyadaran kepada warga lingkar hutan. Khususnya, mereka yang menerima izin Hutan Kemasyarakatan (Hkm).

a�?Caranya, kami mengumpulkan mereka yang mendiami hutan. Lalu, kami berikan sosialisasi dan penyuluhan. Bekerjasama dengan Dishutbun NTB,a�? kata Dandim 1620/Loteng Letkol Arie Tri Hedhianto, kemarin.

Data yang dihimpun Lombok Post, warga yang menerima izin Hkm di Desa Aik Berik dan sekitarnya mencapai 842 hektare (ha). Dikelola oleh 53 kelompok warga, 1.042 Kepala Keluarga (KK) dan terbagi dalam empat blok. Izin Hkm dikeluarkan sejak tahun 1997 dan berakhir pada tahun 2032.

a�?Mereka-mereka itulah yang kami kumpulkan itu,a�? lanjut Arie.

Dikatakannya, sebagian besar dari mereka itu telah mendiami hutan hingga membangun permukiman. Kawasan hutan pun beralih fungsi. Hal tersebut, ungkap Arie sangat mengkhawatirkan. Apalagi, mereka juga diduga ikut serta memuluskan sederetan kasus illegal logging yang terjadi selama ini. Sayangnya, untuk menyerat ke ranah hukum, minim barang bukti.

a�?Pertemuan kami laksanakan di kantor Desa Aik Berik. Kesimpulannya, kami menolak keberadaan pemukiman di kawasan hutan lindung Tamping Kekek,a�? tegasnya.

Untuk itulah, pihaknya mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng, agar secepatnya mengambil keputusan tegas. Yakni meninjau ulang penerima Hkm.

a�?Kalau Pemkab tidak cepat bertindak, maka kami serahkan permasalahan itu ke Dishutbun NTB,a�? ujarnya.

Pihaknya khawatir masyarakat lainnya yang justru bertindak. Agar tidak terjadi gejolak horizontal, maka satu-satunya cara pemerintah harus bersikap. Sebaliknya, jika tidak ada, maka terpaksa TNI turun tangan.

a�?Hasil pertemuan itu juga, disepakati mereka yang tinggal di hutan lindung, diberi waktu sampai lima bulan untuk keluar dari hutan. Jika tidak, dikeluarkan paksa,a�? ancam Arie.

Diakuinya, Dishutbun NTB siap memfasilitasi relokasi permukiman warga yang dimaksud, ketempat yang telah disediakan. Termasuk sarana pendidikan dan kesehatannya.

a�?Saya atas nama anggota DPD RI dapil NTB, yang lahir dan besar di Loteng memberikan apresiasi kepada Kodim. Saya berharap agar tindakan yang dilakukan Kodim dilanjutkan. Tidak perlu menunggu permintaan pemerintah,a�? sambung anggota DPD RI Suhaimi Ismy, terpisah.

Terkait hal ini Kepala Dishutbun Loteng, Pan Rahayu Samsor mengaku pihaknya telah berupaya menjaga hutan dari para penjarah.

a�?Prinsipnya, kita sudah maksimal menjaga hutan. Dengan cara patroli gabungan dan sebagainya,a�? kilah kepala Dishutbun Loteng Pan Rahayu Samsor, singkat.A�(dss/r3)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost