Lombok Post
Headline Metropolis

Dana Retribusi Sampah PDAM Kemana?

PDAM
STRUK PEMBAYARAN: Dana retribusi kebersihan senilai Rp 5.000 yang dibayar masyarakat bersamaan dengan tagihan air PDAM yang tercantum dalam struk pembayaran PDAM.

Retribusi kebersihan sebesar Rp 5 ribu yang dibayar ke PDAM Giri Menang jelas tertera dalam struk pembayaran air PDAM. Dana retribusi ini menjadi pertanyaan masyarakat. Bagaimana pengelolaannya dan ke mana disalurkan?
——————————
MASYARAKAT Kota Mataram merupakan pelanggan PDAM Giri Menang terbesar. Total pelanggan PDAM di Kota Mataram yang mencapai 62.817 pelanggan. Jika angka ini dikalikan Rp 5 ribu, maka total dana yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar 314 juta per bulan. Dengan perhitungan tersebut dalam setahun bisa terkumpul dana 3,7 miliar lebih, khusus untuk pengelolaan kebersihan.

Jika seluruh dana tersebut benar-benar disalurkan untuk mengatasi masalah kebersihan, maka sebenarnya masalah sampah di Kota Mataram bisa langsung teratasi. Kenyataannya, Dinas Kebersihan yang menangani masalah sampah dan kebersihan di Kota Mataram justru seperti pihak yang terpinggirkan. Mereka mendapat alokasi dana penanganan kebersihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan saking minimnya, pengadaan truk pengangkut sampah maupun kontainer sampah tiap tahunnya sangat minim, tidak sesuai dengan penambahan volume sampah tiap tahunnya.

Direktur PDAM Kota Mataram Lalu Ahmad Zaini yang ditanya mengenai pengelolaan retribusi sampah ini menjelaskan retribusi itu langsung diserahkan ke Pemkot Mataram.

a�?Kami hanya membantu memungut. Semuanya itu dikelola pihak Pemkot Mataram,” terang Zaini.

Karenanya, pihak PDAM tidak tahu menahu bagaimana pengelolaan dana tersebut. Pihaknya hanya ditagasi menarik retribusi sampah, dan diserahkan ke kas daerah.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram Dedy Supriadi yang dihubungi terpisah juga mengungkapkan dana retribusi sampah tersebut langsung disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Pihaknya tidak secara langsung mengelola dana tersebut.

“Dinas Kebersihan hanya menggelola dana yang dialokasikan daerah. Soal dana dari PDAM dan kemana peruntukannya silakan ditanya ke pak sekda,” ujar Dedy.

Meski demikian, dia berpendapat, dana itu mestinya dikelola sepenuhnya oleh Dinas Kebersihan. Apalagi, sumber dana tersebut berasal dari retribusi masyarakat yang dikhususkan untuk membantu penanganan kebersihan. Sehingga jika kemudian sebagian digunakan untuk kegiatan di luar penanganan kebersihan, tentu saja bisa dianggap tidak sesuai peruntukannya.

“Kami sebenarnya berharap dana retribusi tersebut dimanfaatkan untuk menambah armada truk sampah atau penanganan sampah lainnya. Tapi semua kembali kepada kebijakan pemerintah daerah, kami mengikuti saja,” imbuhnya.

Sekda Kota Mataram HL Makmur Said kepada Lombok Post mengakui dana tersebut masuk ke kas daerah dan menjadi PAD. Namun ia memastikan, semua dana itu diperuntukkan untuk menangani kebersihan.

“Dana tersebut sekitar Rp 4 miliar per tahun. Kita gunakan semuanya untuk pengelolaan kebersihan. Malah kita tambah anggarannya,” jelasnya.

Dirinci oleh sekda, dana itu digunakan untuk kegiatan operasional para petugas kebersihan. Mulai dari honor hingga biaya angkut dari TPS ke TPA. Selain itu juga digunakan untuk menyediakan kontainer sampah.

Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani juga mendukung pernyataan Makmur. Ia menjelaskan kalau dana tersebut masuk ke kas daerah dan diperuntukkan untuk pengelolaan kebersihan. Malah, ia menerangkan kalau retribusi dana sampah tersebut masih belum maksimal karena yang membayar hanyalah masyarakat yang menggunakan PDAM.

“Makanya nanti sedang kami pikirkan agar masyarakat yang tidak menggunakan PDAM juga ikut berkontribusi terhadap kebersihan Kota Mataram. Tentu akan dipungut biaya sama seperti masyarakat lainnya yang bayar di PDAM sebesar Rp. 5 ribu,” jelasnya.

Nantinya dana tersebut dikatakannya bisa saja digunakan untuk membeli armada pengangkut sampah atau menambah kontainer. Pemkot juga akan mengajak perusahaan di Kota Mataram agar menyalurkan dana CSR untuk membantu minimal pengadaan kontainer sampah.

a�?Nanti kita taruh di pinggir-pinggir kali agar masyarakat tidak lagi buang sampah di kali,” pungkasnya.

Namun warga tetap mempertanyakan pengelolaan dana tersebut. Jika pemerintah mau serius menangani sampah, mestinya dana itu dikelola langsung SKPD yang berkaitan dengan kebersihan. Dananya juga harus digunakan secara langsung untuk pengadaan armada pengangkut sampah dan sebagainya, bukan untuk administrasi, honor pegawai, sosialisasi dan sebagainya.

a�?Kita berharap, dana Rp 4 miliar itu digunakan untuk pengadaan truk maupun kontainer dulu, karena ini yang diperlukan masyarakat. Soal honor pegawai, sosialisasi, administrasi dan sebagainya itu tanggungjawab pemerintah, anggarannya jangan diambil dari dana masyarakat,a�? tandas Ilham, warga Kota Mataram.

Pria yang juga seorang akademisi ini menilai, anggaran dari retribusi sampah mestinya dipisahkan dari anggaran rutin untuk SKPD. Sehingga retribusi yang dibayarkan masyarakat tersebut bisa langsung mengena secara nyata untuk penanganan kebersihan.

a�?Katanya pemerintah serius menangani sampah, tapi tidak mau keluar anggaran untuk itu. Malah mengandalkan dana dari masyarakat,a�? kritiknya.

Dia berharap pemkot melaporkan penggunaan dana retribusi tersebut. Sehingga masyarakat yang membayar retribusi menjadi paham untuk apa dananya digunakan.

Bahkan bila perlu pengelolaan dana dana retribusi ini diserahkan kepada pihak ketiga.

Warga lainnya Yadi menilai penanganan sampah di Kota Mataram selama ini belum maksimal. Diakui, penjabat wali kota Mataram begitu gencar melakukan gerakan pembersihan sampah. Namun hal tersebut tidak bakal efektif, jika tidak ada dana yang memadai untuk menangani sampah.

a�?Masalah sampah di Kota Mataram, bukan karena masyarakat tidak punya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Tapi tempat untuk membuang sampah ini yang tidak ada,a�? tandas warga Pejeruk Ampenan itu.

Yadi menilai, jika di tiap lingkungan terdapat konainer sampah, maka masyarakat dengan sendirinya bakal membuang sampah di kontainer tersebut. Namun, sampah dalam kontainer ini harus selalu diangkut sehingga tidak menumpuk.

a�?Kenyataannya di kota ini, kontainer sampah itu mirip TPA, dimana sampah menumpuk berhari-hari tidak diangkut. Jadi wajar masyarakat menolak kontainer sampah di tempatkan dekat dengan tempat tinggalnya,a�? ujar Yadi.

Menurut dia, sebenarnya tidak ada masyarakat yang mau membuang sampah di sungai. Tindakan membuang sampah di sungai, terpaksa dilakukan karena tidak adanya tempat pembuangan sampah yang dekat dengan lingkungannya.

a�?Intinya kalau mau kota ini bersih, perbanyak kontainer dan truk pengangkut sampah. Tidak perlu banyak sosialisasi, kita semua sudah sadar kalau membuang sampah sembarangan itu merugikan,a�? tandasnya.

Dikatakan, adanya anggaran Rp 4 miliar yang berasal dari retribusi sampah ini, menurut Yadi, sebenarnya bisa dimanfaatkan secara penuh untuk pengadaan kontainer dan truk sampah. Sedangkan honor dan sebagainya, sebaiknya ditanggung pemerintah.

a�?Janganlah anggaran untuk penanganan sampah ini diserahkan semua ke masyarakat,a�? kritiknya. (ton/r4)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost