Lombok Post
Headline Politika

Pimpinan Komisi Harus Dirombak

ilustrasi kantor dprd ntb

MATARAM – Kosongnya kursi pimpinan komisi di DPRD NTB menuai reaksi sejumlah kalangan anggota Komisi II DPRD NTB. Apalagi Partai Gerindra telah mengirim surat ke pimpinan DPRD NTB untuk menempatkan anggotanya di Komisi II DPRD NTB.

Anggota Komisi II dari Fraksi Bintang Restorasi Raihan Anwar menilai siapapun berhak dipilih dan memilih jika pimpinan Komisi II harus dirombak. Menurut dia, Komisi II DPRD NTB membutuhkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan tentu cerdas.

a�?Kami menginginkan pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin. Punya kapasitas, aktif, dan berintegritas,a�? ujar Raihan yang merupakan wakil rakyat dari Partai Nasdem kepada wartawan di Mataram kemarin (8/9).

Dikatakan, pemilihan pimpinan Komisi II DPRD NTB sudah diatur dalam tata tertib DPRD NTB. Pada pasal 57 point 5 menyatakan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

Begitu juga pada point 9 tata tertib DPRD NTB menyatakan apabila salah satu pimpinan komisi ditarik oleh fraksinya sebelum selesai masa jabatan berakhir dalam satu periode, atau pengganti antarwaktu, maka diadakan pemilihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

a�?Mengenai Partai Gerindra yang merotasi anggotanya dan ditempatkan di Komisi II, Raihan mengatakan hal itu merupakan hak dari Partai Gerindra,a�? tandasnya.

Senada dengan Raihan, legislator dari Fraksi PKB TGH Khudori Ibrahim mengatakan tidak ada istilah pimpinan komisi warisan. Dia juga menyebut punya hak untuk maju sebagai pimpinan komisi jika proses pemilihan komisi dilakukan. Menurut dia, perlu proses pemerataan alokasi pimpinan komisi dalam alat kelengkapan DPRD NTB. Dengan begitu, proses demokratisasi di DPRD NTB berjalan dengan baik.

Berdasarkan tata tertib di DPRD NTB, pergantian pimpinan komisi dapat dilakukan jika salah satunya baik posisi ketua, wakil ketua, atau sekretaris lowong.

a�?Pimpinan komisi itu dipilihnya satu paket. Kalau salah satunya lowong, tentu ada proses pemilihan pimpinan kembali. Nggak ada istilah warisan dalam pimpinan komisi apalagi mengacu pada peraturan yakni tata tertib DPRD NTB,a�? ungkap dia.

Sebelumnya Partai Gerindra merotasi anggotanya dengan agenda untuk menggantikan posisi yang kosong. Untuk Komisi II DPRD NTB, Partai Gerindra mengganti Syarifuddin dengan Lalu Jazuli. Sedangkan untuk Komisi V DPRD NTB posisi H Lalu Fathul Bahri digantikan oleh H Abdul Karim yang sebelumnya menjadi anggota Komisi III DPRD NTB.

Pengisian alat kelengkapan DPRD NTB sebelumnya didasari atas kepentingan politik. Saat itu koalisi partai politik saat proses pemilihan presiden sangat mewarnai dinamika pemilihan pimpinan komisi dan badan-badan di DPRD NTB. Bahkan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyapu bersih pimpinan dalam alat kelengkapan DPRD NTB. (tan/r4)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost