Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Pemda Didorong Keluarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

HSBGN
PAPARKAN: Jajaran Kemenpupera, PU NTB, dan Pemprov NTB saat pemaparan harga satuan bangunan gedung di Hotel Golden Palace kemarin.

MATARAM – Pemerintah kabupaten/kota didorong mengeluarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN). Ini untuk mencapai pengelolaan bangunan gedung yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Apalagi Indonesia menargetkan tahun 2019 sebagai tahun tertib bangunan.

a�?Salah satu kendala di lapangan, banyak kabupaten/kota juga belum mengeluarkan harga standar,a�? kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB H Achmad Mackhul kemarin di Hotel Golden Palace.

Ia menjelaskan fakta di lapangan mengungkap masih banyak bangunan gedung belum memiliki IMB. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

a�?Jadi setiap pemanfaatan wilayah harus sesuai dengan tata ruang wilayah,a�? terangnya.

Bangunan gedung negara juga banyak yang harus dibenahi. Banyak gedung negara belum tertata dengan baik. Kepemilikan aset negara harus dipelihara dan memenuhi prinsip penataan yang lebih baik. Masalah ini tidak hanya ada di NTB namun ada juga di daerah lainnya seluruh Indonesia.

a�?Targetnya bagunan gedung negara dapat tertata administrasi yang lebih tertib,a�? katanya.

Untuk mewujudkan tertib bangunan maka kabupaten/kota di NTB yang belum mengeluarkan HSBGN didorong untuk segera mengeluarkannya. Peran pemda dalam penyusunan HSBGN ini sangat dominan sehingga perlu disusun bagaimana pelaksanaan di daerah dalam bentuk panduan dan pelatihan kepada pendata harga di kabupaten/kota tentang tata cara penyusunan HSBGN dan sistem penempatannya.

Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mensosialisasikan mekanisme pembangunan bangunan gedung negara di tingkat provinsi yang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas akan pentingnya tertib penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara.

Sementara Kepala biro APP Setda Provinsi NTB I Gusti Sugiartha mengatakan pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara digolongkan atas pekerjaan standar dan non standar. Pembiayaan ini dituangkan dalam dokumen yang terdiri dari komponen biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan pengelola.

a�?Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara,a�? jelasnya.

Harga satuan permeter persegi tertinggi untuk bangunan rumah negara dibedakan untuk setiap tipe rumah negara dan lokasi kabupaten/kota. Untuk harga satuan permeter persegi tertinggi untuk pembangunan rusun menggunakan pedoman pembangunan gedung negara bertingkat tidak sederhana. Harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung negara dengan klasifikasi bangunan khusus ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB). Ini dihitung sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.

a�?Semua tetap sesuai dengan lokasi kabupaten/kotanya. Karena harga setiap kabupaten/kota akan berbeda,a�? tandasnya. (nur/r4)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post