Lombok Post
Headline Selong

Dewan Serang Balik FRB

Muhid
Muhid

SELONG – Forum Rakyat Besatu (FRB) Lombok Timur (Lotim) hendak dipolisikan oleh DPRD Lotim. Ormas tersebut dianggap menebar fitnah dan melecehkan institusi dewan. Itu lantaran mereka menuding DPRD Lotim telah mencurangi bansos aspirasi, reses, dan perjalanan kedewanan.

a�?Ini sudah didiskusikan seluruh anggota, pimpinan fraksi, hingga pimpinan dewan,a�? kata salah seorang wakil rakyat, Muhid.

Dia menjelaskan DPRD Lotim berencana menindaklanjuti langkah hukum. Dirinya secara khusus sudah ditugaskan untuk mengawal kasus tersebut. Menurut Muhid langkah hukum segera diambil lantaran ada unsur menyerang harkat dan martabat individu anggota hingga institusi dewan.

a�?FRB sudah mencemarkan nama baik, secepatnya dilaporkan,a�? tegasnya.

Tidak jelasnya tuduhan FRB menjadi salah satu sebab kemarahan dewan. Padahal kalaupun hendak melapor sebuah kecurangan, harusnya jelas siapa pelaku, dimana, kapan, dan bukti apa yang dimiliki. Namun yang dilakukan FRB justru menyebut dewan secara keseluruhan.

a�?Kalau ada yang salah, ya laporkan saja, tapi jangan menjeneralisir,a�? ucapnya.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Sebagaimana diberitakan Lombok Post, Senin (2/5) lalu, Ketua FRB Lotim Eko Rahadi mengatakan sudah memasukkan laporan ke Kejaksaan Negeri Selong. LSM yang aktif memantau roda birokrasi tersebut menduga adanya praktik kecurangan berjamaah yang dilakukan para wakil rakyat Gumi Selaparang.

Kasusnya mencakup dana aspirasi bantuan sosial, setiap orang mendapat Rp 750 juta tahun lalu. Perjalanan dinas mencapai 18 kali dalam satu tahun dan empat kali reses peranggota dengan dana setiap reses Rp 24 juta.

a�?Kami temukan ada sejumlah cara mempermainkan itu,a�? ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lotim Daeng Paelori mengatakan pada dasarnya tak ada masalah dengan laporan yang dilakukan FRB. Hal itu dianggap kritik yang wajar dan dijadikan bahan introspeksi.

a�?Itu bentuk koreksi dan perhatian dewan masyarakat pada wakilnya,a�? kata Daeng.

Terkait laporan balik, dia memiliki pendapatnya sendiri. Hal itu menurutnya belum perlu dilakukan. Sedang terkait tuduhan yang dialamatkan pada wakil rakyat, dia berpandangan sudah ada mekanisme pemeriksaan. BPK dan Inspektorat sebagai lembaga terkait yang memiliki kewenangan sudah menjalankan tugasnya, dan tak menemukan adanya penyimpangan.

A�a�?Kan tak ada temuan, laporan itu biarkan saja, tapi jangan sebut semua anggota juga,a�? ujarnya. (yuk/r3)

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost