Lombok Post
Headline Metropolis

Distamben a�?Lempar Handuka�?

Kepala Distamben NTB M Husni

MATARAM – Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB tak bisa menindaklanjutiA� perusahaan tambang yang tidak melakukan kewajibannya membayarA� jaminan reklamasi (jamrek). a�?Rata-rata perusahaan tambang yang bermasalah itu sudah habis izinnya. Jadi, kita mau lacak juga sulit,a�? kata Kepala Distamben NTB M Husni kepada Lombok Post, Selasa (3/5).

Sebelumnya,A� hasil rapat koordinasi dan supervisi (korsup) sektor energi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, hampir seluruh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB tidak membayar jamrek. Pada pertemuan itu pula, Distamben diminta melacak seluruh pemegang IUP yang belum melaksanakan kewajibannya membayar Jamrek.

Pasalnya, jamrek dan pascatambang itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pemegang IUP guna mengembalikan lingkungan kepada kondisi semula. Jika masalah ini tidak diatensi maka bisa memicu kegagalan reklamasi pascatambang. a�?Kita memang sudah dikirimkan data soal pemegang IUP yang tidak bayar jamrek,a�? katanya.

Namun, berdasarkan data itu ternyata pemegang IUP yang bermasalah telah usai izinnya. Husni melihat, masalah ini disebabkan oleh cacatnya proses izin pertambangan yang dulunya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Artinya kabupaten/kota memberikan izin pemegang IUP tanpa meminta adanya jaminan reklamasi.

Sebelum izin diberikan, lanjutnya, kabupaten/kota harusnya bertugas untuk menghitung dana dari perusahaan pertambangan untuk menjamin kegiatan yang dilakukan, diantaranya pengelolaan lingkungan. a�?Bisa dibilang ini kelalaian kabupaten/kota yang dulu mengeluarkan izinnya. Kalau sekarang mau ditagih jaminan reklamasinya ya susah karena izin mereka sudah selesai,a�? jelas Husni.

Alhasil, saat ini, banyak perusahaan pertambangan disinyalir meninggalkan begitu saja lokasi bekas tambang setelah izinnya habis. Mereka mengabaikan reklamasi lahan yang menjadi kewajiban mereka.

Namun, Husni sendiri menanggapi ini dengan enteng karena dianggap sudah terlanjur. Lahan bekas tambang yang tak direklamasi, menurutnya tidak terlalu berimbas pada kerusakan lingkungan karena berstatus eksplorasi. a�?Itu kan statusnya hanya eksplorasi. Kalau eksplorasi tidak terlalu berimbas ke lingkungan meski tak direklamasi,a�? jelasnya.

Ini berbeda dengan komitmen yang sebelumnya tegas disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muhammad Amin yang mendesak agar Distamben menelusuri jejak pemegang IUP yang belum membayar jamrek. a�?Kalau tidak ketemu ya kita laporkan tapi ini arah yang bagus sekali untuk mengolah SDA kita dan memastikan keberlangsungan ekosistem lingkungan,a�? tegas Amin. (uki/r9)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost