Lombok Post
Headline Kriminal

Mantan Bupati KLU Diperiksa

DIPERIKSA: Penerima bansos RTLH menjalani pemeriksaan di Aula Kejati NTB, kemarin (10/5). Jaksa meminta keterangan sekitar 30 kelompok penerima.

MATARAM – Mantan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Djohan Sjamsu dipanggil Kejati NTB. Ia dimintai keterangan terkait laporan dugaan penyimpangan Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2015. Djohan memenuhi panggilan jaksa, Rabu (4/5) lalu. Jaksa menanyakan seputar penetapan dan pencairan bansos dimasa kepemimpinannya.

a�?Mantan bupati (Djohan Sjamsu) diperiksa pekan lalu,a�? kata penyelidik bansos Kadek T Adi Putra didampingi juru bicara Kejati NTB I Made Sutapa, kemarin (10/5).

Selain mantan bupati, jaksa juga memeriksa penjabat bupati KLU Ashari. Ia diperiksa secara bersamaan dengan Djohan, namun di ruangan berbeda.

a�?Pemeriksaan Pak Djohan bersamaan dengan bersamaan dengan penjabat bupati (Ashari),a�? terang dia.

Topan menjelaskan, Djohan diperiksa dalam kapasitas selaku mantan bupati. Saat penetapan dan pencairan bansos yang berasal dari APBD murni Djohan berstatus sebagai bupati. Sementara, penjabat bupati Ashari juga menetapkan besaran anggaranA� dan penetapan penerima bansos. Tapi, bansos yang berasal dari APBD perubahan.

a�?Penjabat ini mulai bertugas Agustus 2015,a�? sebutnya.

Ia membeberkan, pihaknya juga telah memeriksa SKPD terkait. Sedangkan, sekda akan diagendakan diperiksa dalam waktu dekat.

a�?(Sekda) pasti kami dipanggil,a�? tegas dia.

Topan mengurai sesuai nomenklatur tahun anggaran 2015, bansos ini berasal dari APBD murni dan perubahan. Untuk APBD murni dianggarkan Rp 3,7 miliar. Kemudian pada APBD perubahan muncul nomenklatur bansos sebesar Rp 10,2 miliar. Total bansos tahun 2015 sebesar Rp 14 miliar lebih.

a�?Dari dana itu terealisasi Rp 13,2 miliar,a�? sebut dia.

Bansos ini dianggarkan pula untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp 10 miliar dan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp 2 miliar, dan sisanya untuk organisasi kemasyarakat.

a�?Ada 100 proposal atau kelompok yang terima bansos RTLH. Sedangka Kube ada 100 proposal,a�? beber Topan.

Hasil perkembangan terakhir, lanjut dia, ada beberapa indikasi yang didalami. Karena dalam pencairan bansos ini ada potensi perbuatan melawan hukum dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.

a�?Masih kami dalami. Karena kasus ini masih lidik (penyelidikan). Nanti akan kami padukan dengan keterangan ahli,a�? katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, dari ada 100 kelompok penerima bantuan RTLH, sekitar 30 kelompok diperiksa kemarin. Namun yang dipanggil dan diperiksa hanya ketua kelompoknya saja.

a�?Satu kelompok satu proposal. Dalam satu kelompok itu ada 10 orang,a�? jelasnya.

Sementara, sambung dia dalam bansos kemasyarakatan muncul dua surat keputusan (SK). Ia belum bisa memastikan jumlahnya secara detail. Tapi, berdasarkan SK ada 17 kelompok dan 29 penerima.

a�?Penerima bansos kemasyarakatan sudah selesai diperiksa dan sudah simpulkan,a�? aku dia tanpa menjelaskan hasil kesimpulannya.

Topan sedikit mengulas awal laporan kasus bansos ini. Ia menerangkan, awalnya masyarakat melaporkan dugaan penerima bantuan fiktif. Nama kelompok tercantum dalam SK, tapi mereka tidak menerima bantuan.

a�?Dari bahan yang kami kumpulkan berkembang ke rehab rumah. Kita menemukan ada modus baru,a�? terang dia.

Sementara, sekitar 30 orang ketua kelompok penerima bansos RTLH menjalani pemeriksaan di Aula Kejati NTB kemarin. Jaksa mulai menggarap penerima bantuan sekitar pukul 12.20 Wita hinggaA� pukul 15.30 Wita.

Salah seorang penerima bantuan Hasan Basri mengaku tidak pernah mengajukan permohonan bantuan RTLH. Dirinya mendapat penunjukan dari dinas terkait.

a�?Saya ditunjuk dan langsung muncul nama. Tidak pernah mengajukan proposal,a�? aku Ketua Kelompok Batu Rimpang II Desa Sambik Bangkol di Kejati NTB, kemarin (10/5).

Bantuan yang diterima itu sebesar Rp 100 juta. Dana itu cair dua tahap. PertamaA� Rp 60 juta dan kedua Rp 40 juta.A� Dana itu bagi kepada 10 orang anggota.a�?Masing-masing Rp 10 juta,a�? jelasnya.

Sementara, Ketua Kelompok Batu Rimpang I Naharudin mengakui hal yang sama. Ia mengaku tidak mengajukan permohonan bantuan RTLH. Pemda langsung mengucurkan bantuan senilai Rp 100 juta. a�?Kami ditunjuk, lalu anggaran dicairkan,a�? terang dia.

Anggaran yang diterima itu dibagikan kepada 10 anggota kelompok. Nilainya masing-masing Rp 10 juta. Bantuan uang itu digunakan untuk membeli material seperti semen, pasir, batako, dan lainnya. a�?Anggaran itu sudah dipakai untuk rehab rumah,a�? tandas dia. (jlo/arl/r3)

Berita Lainnya

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Kenali Modus Jambret

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost