Headline Metropolis

Komisi III a�?Sidanga�? Dinas Tata Kota

MATARAM – Terkait pelanggaran tata ruang, Komisi III DPRD Kota Mataram memanggil Dinas Tata Kota Mataram dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, kemarin.

Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa jam itu. Dewan menghujani Dinas Tata Kota dan BPMP2T Kota Mataram dengan berbagai pertanyaan. Terutama terkait banyaknya pelanggaran tata ruang di Kota Mataram.

Pembangunan hotel dan ruko yang dibiarkan kerap mengabaikan aturan perizinan dan tata ruang. Seperti di Jalan Airlangga, Jalan Panca Usaha juga di Jalan Majapahit. Bangunan hotel dibiarkan mepet dengan sungai.

a�?Kami mengkalarifikasi tata kota terkait bangunan-bangunan yang melanggar IMB,a�? kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat.

Hadir dalam pertemuan itu, Kepala BPMP2T Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa dan Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Nanang Pujo Raharjo mewakili Kepala Dinas Tata Kota HL Junaidi yang berhalangan hadir.

Dalam banyak kasus pelanggaran tata ruang dewan mengendus ada keganjilan. Fungsi koordinasi antara BPMP2T dengan dinas tata kota masih sangat lemah. Antara dinas pemberi izin dan dinas pengawas belum berjalan seirama. Sehingga banyak terjadi kerancuan.a�?Komisi III meminta harus ada punishment (hukuman) yang jelas terhadap pelanggar tata ruang,a�? tegasnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memberikan laporan yang jelas kepada wali kota. Mana saja bangunan yang melanggar sehingga kepala daerah bisa mengambil sikap tegas. Tentu, pilihan hukuman terhadap pelanggar banyak. Baik berupa teguran tertulis, pembongkaran bangunan hingga pencabutan izin.

Menurutnya, sikap yang dilakukan komisi III dengan sidak ke lapangan, memanggil dinas terkait bukan berarti dewan tidak menginginkan adanya investor. Tapi dalam hal ini, pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dengan kemudahan berinvestasi posisinya sama. Sama-sama dibutuhkan dalam rangka menciptakan kota yang maju dan tertib. Pemerintah tidak bisa hanya melihat dari sisi investasi saja, tapi aspek lingkungan juga harus diperhatikan. Sehingga ke depan tata ruang kota bisa menjadi lebih baik

a�?Pengusaha, atau siapapun yang melakukan pelanggaran harus diberikan punishment,a�? tegas politisi PKS ini.

Sikap tegas pemerintah ini sangat dibutuhkan sehingga ke depan tidak ada lagi yang berani melakukan pelanggaran. Jika pemerintah lembek, maka pelanggaran demi pelanggaran akan terus dilakukan. Dan hal ini menjadi masalah serius. Kesemerawutan akan terjadi. Macet dan berpotensi menimbulkan konflik.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska menambahkan, harus ada koordinasi antara dinas pemberi izin dan dinas selaku pengawas bangunan. Sehingga tidak ada lagi miskomunikasi dalam pengawasan pembangunan.

Misalnya, surat teguran terhadap salah satu hotel dikeluarkan pada bulan November 2015, sementara izin baru dikeluarkan pada bulan Februari. Dalam hal ini ada kerancuan, antara BPMP2T selaku pemberi izin dengan dinas tata kota selaku pengawas bangunan.

a�?Ke depan masalah seperti ini tidak boleh lagi terjadi, dan rekomendasi kami tindak tegas pelanggar tata ruang,a�? ujarnya. (ili/r4)

Related posts

Golkar vs Umar, Gubernur Galau

Redaksi Lombok post

Gerindra Bantah Sepakati Paket Suhaili-Johan

Redaksi Lombok post

Gili Mas Dilengkapi Kawasan Marina

Redaksi Lombok post

Leave a Comment