Lombok Post
Headline Kriminal

Oknum PNS KLU Diduga Terlibat

Dr. Kurniawan, SH, MH
Dr. Kurniawan, SH, MH

Tumpukan rupiah yang dihasilkan industri pariwisata di kawasan Tiga Gili, Lombok Utara (KLU) mengundang hasrat para penjahat. Yang terbaru, Pemda KLU dikabarkan merugi ratusan juta karena beredarnya tiket palsu. Karcis kapal dari dan menuju Tiga Gili diduga dipalsukan.

***

Ulah para pemalsu ini mulai terendus awal maret lalu. Inspektorat KLU curiga dengan pemasukan yang dinilai berbanding terbalik dengan tingginya kunjungan wisatawan di Tiga Gili.

Namun demikian temuan ini tak bisa membuat polisi segera bertindak.A� Polres Lombok Barat (Lobar) yang turun tangan awalnya mengaku sempat kesulitan mengakses temuan inspektorat tersebut. Polisi merasa dihalang-halangi oleh sejumlah pihak.

Namun, Bupati KLU Najmul Akhyar turun tangan. Ia, tak ingin pendapatan daerahnya hilang oleh ulah segelintir orang. Ia, membuka pintu bagi polisi untuk turun menangani.

a�?Kita sempat tidak diberikan data oleh Inspektorat. Tapi, berkat dorongan Bupati akhirnya, pihak Pemkab resmi melapor,a�? Kata Kapolres Lombok Barat AKBP Wingky Adhityo Kusumo.

Penyidik mulai menelaah dan mempelajari substansi laporan dan data yang diterimanya.A� Dalam laporan tersebut dilampirkan contoh tiket palsu dan tiket asli.

a�?Memang secara kasat mata. Palsu dan aslinya tidak ada bedanya,a�? jelasnya.
Namun, setelah diperiksa lebih detail disimpulkan, kertas tiket palsu terasa lebih kasar. Selain itu, tulisannya agak lebih buram.

a�?Nanti pihak laboratorium (forensik) yang akan memberikan pernyataan itu,a�? jelasnya.

Sambil menunggu hasil penelitian Laboratorium, Wingky mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa instansi. Diantaranya Kepala Dinas Pariwisata KLU, pihak koperasi pengelola tiket dan beberapa oknum pegawai yang terlibat langsung dalam penjualan.

a�?Kita sudah agendakan pemanggilan kepada beberapa pihak. Itu untuk mempercepat proses penyelesaian hukumnya,a�? jelasnya.

Wingky juga mengungkapkan Menurut data Inspektorat Lombok Utara, peredaran tiket palsu ini diduga sudah terjadisejak empat tahun yang lalu, dengan kerugian negara mencapai Rp100 juta lebih. Diduga, permainan oknum penjual tiket palsu itu sudah berlangsung selama dua tahun.

Sementara itu BupatiA� KLU Najmul Ahyar terus mendorong polisi untuk menuntaskan kasus tersebut. Pasalnya, Ia tidak ingin penghasilan daerahnya hilang begitu saja.

a�?Apa iya harus biarkan orang yang tidak bertanggungjawab menghilangkan aset daerah,a�? imbuhnya.

Najmul menjelaskan, berdasarkan hasil hitungan inspektorat, kerugian aset daerah dari kasus tersebut mencapai ratusan juta. a�?Ini berjalan sudah empat tahunan,a�? duganya.

Najmul menegaskan, dirinya akan memberikan sanksi yang tegas kepada orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Terlebih lagi ada temuan tindak pidana nantinya.

a�?Kita akan serahkan ke polisi semua. Jika memang ada orang itu bersalah ya salahkan saja. Entah siapapun dia,a�? tegasnya.

a�?Ibatratnya seperti kita meminum obat yang pahit. Tapi harus kita minum demi penyehatan,a�? pungkasnya.

Sanksi berlapis Ancam Pelaku

Senada dengan bupati, Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara yang membidangi pariwisata, Tusen Lasima menyampaikan hal serupa.A� Tusen mengatakan pihaknya juga sudah melakukan investigasi setelah kasus tiket palsu ini mencuat.

a�?Kita bergerak sendiri dan sedang menyusun rekomendasi atas hasil turun kita ke lapangan. Kita tidak mau mengganggu apa yang sedang Inspektorat kerjakan,a�? ungkapnya.

Hasil investigasi yang dilakukan Komisi II nantinya akan diteruskan ke pihak eksekutif dalam bentuk rekomendasi.
a�?Jika memang ada pelanggaran silahkan diproses,a�? kata politisi PDIP ini.

Menurut Tusen, selain memberikan rekomendasi ke pemkab, tujuan pihaknya melakukan investigasi juga untuk mencari solusi agar persoalan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

a�?Seharusnya jangan mengandalkan koperasi untuk penjualan tiket, instansi terkait kan punya banyak tenaga baik yang PNS maupun kontrak, ini yang harus dimaksimalkan,a�? pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin mengungkapkan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat untuk menindaklanjuti temuan tiket palsu tersebut.

a�?Kita tunggu hasilnya semoga dalam waktu dekat disampaikan,a�? ujarnya.

Ditambahkannya, dari informasi awal, memang ada dugaan keterlibatan oknum PNS. Namun sampai sekarang belum ada laporan resmi sehingga pihaknya tidak mau terkesan menuduh.

a�?Kalau terbukti ada yang terlibat yang kita beri sanksi, ada dua kemungkinan sanksi administratif atau bahkan pidana,a�? ujarnya.

Terkait kasus ini akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr. Kurniawan SH, MH menyebut ada tiga Sanksi hukum yang mungkin menjerat pelaku. Pertama, sanksi pidana. Jika memenuhi unsurA� pemalsuan tiket akan hukuman sebagaimana diatur KUHP.

Kedua adalah sanksi perdata. Sanksi ini akan berlaku ketika ada putusan pengadilan yang memutuskan secara inkrah. Dalam sanksi itu hanya menyangkut ganti rugi.

a�?Yang dirugikan dalam kasus ini pihak pemerintah. Jadi, terpidana nantinya diwajibkan untuk membayar ganti rugi itu,a�? jelasnya.

Sementara itu, dalam sanksi perdata ini tidak menghapuskan proses hukum pidana. Artinya, sanksi pidana tetap ada meskipun sanksi perdata sudah dijalankan.

Ketiga sanksi Administratif. Yakni , jika suatu badan hukum memang terbukti melakukan tindakan pemalsuan itu. Maka, ijin perusahaan itu akan dicabut. a�?Bisa jadi, badan hukum itu tidak bisa lagi beroperasi,a�? ujarnya. (arl/r3)

Berita Lainnya

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost

Rekanan Kembalikan Kerugian Negara

Redaksi LombokPost

Saksi Beberkan Percakapan Muhir

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost