Lombok Post
Metropolis

Ada Uang Ada Kartu

KARTU: M Saihun, Lingkungan Kebun Duren Kelurahan Selagalas menunjukkan KIP yang didapatkan setelah membayar uang pungutan.

MATARAM – Warga Lingkungan Kebun Duren Kelurahan Selagalas protes. Merasa jengkel. Karena untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mereka harus membayar sejumlah uang pada oknum lingkungan setempat.

Setiap warga dipungut Rp 10 ribu untuk mendapatkan KIP tersebut. “Kalau tidak ada uang, tidak ada kartu,” kata Saihun menirukan oknum kader yang meminta pungutan.

M Saihun menuturkan, saat ia hendak mengambil kartu ke rumah kader. Ia diminta agar menyerahkan potocopy KTP dengan uang. Karena tidak senang dengan cara itu, ia memutuskan pulang.

Sempat berpikir tidak ingin mengambil, namun akhirnya sang istri yang pergi mengambil. Tapi oknum kader meminta uang. Alasannya sebagai ongkos lelah mengambilkan kartu. Apalagi warga akan mendapatkan bantuan uang, maka sudah sepantasnya memberikan ongkos lelah bagi petugas.

“Kalau uang segitu sebenarnya bisa saja saya kasi, tapi caranya itu kita tidak suka. Karena kita dianggap akan mendapatkan uang,a�? cetusnya.

Menurutnya, banyak warga yang mengeluh di belakang hanya tidak berani mengungkapkan. Uang Rp 10 ribu jika memiliki punya anak tiga maka ia harus membayar Rp 30 ribu.

Menurutnya, pungutan tersebut cukup memberatkan warga, tapi jika tidak membayar KIP tidak bisa didapatkan. Akhirnya mereka terpaksa membayar.

“Tidak sih kita berat, tapi caranya. Banyak orang mengeluh, tapi tidak enak mau protes,” keluhnya.

Ahmad Putrawan, warga lainnya juga mengeluhkan hal ini. Ia diminta uang dengan alas an, penerima kartuA� akan mendapatkan uang. Menurutnya alasan ini tidak bisa diterima karena uang bantuan sendiri belum pasti.

“Sudah kita lapor ke kaling sementara di sana,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram Sudenom menegaskan. Tidak boleh ada pungutan dalam pembagian KIP. Kartu itu gratis untuk siswa tidak mampu.

“Tidak boleh ada pungutan. Sudah jelas, kartu itu untuk orang miskin, kenapa dipungut lagi,” ujarnya.

Dikpora mengatakan, dalam hal ini pihaknya hanya berperan memberikan data siswa penerima. Untuk penyaluran kartu langsung dari pusat melalui kantor pos. Langsung ke siswa. Jika memang ada pungutan seperti itu, maka ke depan Dikpora akan melakukan pengawasan. Minimal melalui sekolah. (ili/r6)

Berita Lainnya

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Situs Tua Ambruk Lagi

Redaksi Lombok Post

Dua Kafe Siapkan Wanita Penghibur

Redaksi Lombok Post

Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Redaksi Lombok Post

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost