Lombok Post
Headline Praya

Empat Galian Pasir Ditutup

Galian Pasir

PRAYA – Pemerintah Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng) akhirnya mengeluarkan sikap tegas, terhadap empat titik galian pasir di wilayahnya. Mereka menutup paksa sejumlah galian C, yang dianggap tidak mengantongi izin alias illegal.

“Karena ini desakan masyarakat langsung, maka yang belum kita tutup, kita tutup. Sedangkan yang sudah, kita jaga bersama pemerintah desa dan dusun,” kata Camat Pringgarata Lalu Surya Darma pada Lombok Post, kemarin(19/5).

Ke empat titik yang dimaksud yaitu, Desa Bilebante seluas 120 hektare (ha), Bagu 300 ha, Pemepek 400 dan Desa Menemeng seluas 100 ha. “Galian pasirnya itu menyebar di sejumlah dusun. Area persawahan, bahkan pemukiman warga terancam rusak,” ujarnya.

“Lahan-lahan yang digunakan itu, milik warga Lombok Barat dan Mataram. Warga kita hanya membayar uang sewa per hektarenya saja,” lanjut Surya.

Untuk kedalaman galian, kata Surya bervariasi, terdalam mencapai 15 meter. Potret semecam itu, sangat mengkhawatirkan terjadinya longsor, apalagi kondisi tanahnya yang labil dan berpasir.

Untuk itulah, pihaknya dalam waktu dekat langsung menghadap Bupati HM Suhaili FT, guna melaporkan langkah-langkah yang sudah diambil. Dengan harapan, bupati mengeluarkan rekomendasi penutupan permanen. Termasuk, menyurati pemerintah provinsi, agar ikut mengeluarkan sikap. Karena keberadaan galian pasir itu mengganggu lingkungan dan kondusifitas daerah.

Kendati demikian, kata Surya dalam perjalanan penutupan galian pasir itu, ada beberapa pengusaha dan perseorangan yang mulai mengurusi perizinan ke provinsi. Untungnya, Walhi NTB turun tangan.

Mereka meminta agar, provinsi tidak menerbitkan izin apa pun menyangkut urusan pertambangan galian pasir, tanah maupun bebatuan.

Penekanan itu diperkuat, ungkap Surya setelah masyarakat menolak secara nyata semua jenis pertambangan. Apalagi, salah satu izin penting yang wajib dikantongi perusahaan atau perseorangan adalah, persetujuan masyarakat lingkar tambang dan rekomendasi desa serta dusun.Jika itu tidak ada, maka izin yang lain sulit diterbitkan. Begitu pula sebaliknya.

“Prinsipnya, galian pasir di luar Desa Lantan BKU dan Desa Wajegeseng Kopang, tidak berizin. Jadi, kita minta ditutup sesuai prosedur hukum yang berlaku,” sambung Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Loteng Winarto, singkat.(dss/r3)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost