Lombok Post
Metropolis

Komisi V: Jangan Asal Tolak Pasien Banyak Keluhan Soal BPJS

Hj. Wartinah
Hj. Wartinah

MATARAM a�� Komisi V DPRD NTB yang membidangi kesehatan mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat seputar layananA�A� Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Banyak pasien BPJS ang merasa tidak mendapat pelayanan maksimal.

a�?Keluhan masyarakat soal BPJS ini sangat sering kita terima. Mereka kan mengeluhnya langsun ke kita,a�? kata Ketua Komisi V DPRD NTB Wartiah.

Berdasarkan berbagai keluhan tersebut, banyak yang menyayangkan kurangnya koordinasi antara BPJS dengan pemberi layanan seperti halnya rumah sakit. Sehingga, pasienlah yang sering dirugikan. Sosialisasi mengenai BPJS juga dianggap masih minim.

a�?Keluhannya, BPJS ini dinilai belum benar-benar menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Belum benar-benar membantu dan memberi jaminan kesehatan,a�? beber Wartiah.

A�Ia mencontohkan, kasus terakhir yang diadukan ke Komisi V, ada seorang pasien BPJS yang melahirkan bayi prematur. Sesuai aturan yang berlaku, anak tidak ditanggung oleh BPJS. Sehingga, pasangan kurang mampu itu pun diharuskan membayar biaya rumah sakit untuk perawatan anaknya pasca melahirkan.

a�?Keluarga pasien itu mengadu ke kita karena ditolah oleh rumah sakit provinsi karena tidak mampu bayar,a�? ungkap Wartiah.

Politisi PPP itu pun menyesalkan penolakan terhadap pasien kurang mampu itu. a�?Saya langsung telpon ke rumah sakit dan harus memberi jaminan atas nama saya baru pasien itu mau ditangani. Ini kasusnya darurat, kalau pasien itu gak mau diterima karena gak mampu bayar, bisa-bisa meninggal,a�? ungkap Wartiah.

A�Menurutnya, BPJS dan pihak rumah sakit seharusnya jeli melihat persoalan seperti ini. Harus lebih mengutamakan rasa kemanusiaan apalagi mengingat itu pasien kurang mampu. Komisi V DPRD NTB pun mengancam, jika BPJS tidak juga melakukan perbaikan dalam pelayanan, NTB akan berada di barisan terdepan sebagai provinsi yang menuntut agar BPJS dihapus.

A�Kalau memang BPJS tidak bisa memberi jaminan kesehatan yang maksimal, kita di NTB akan paling depan merekomendasikan agar dihapus saja BPJS ini,a�? tegasnya.

A�Menyikapi banyaknya aduan pasien BPJS ini, Komisi V DPRD NTB pun berencana segera memanggil pihak rumah sakit dan BPJS untuk klarifikasi. a�?Kita harus dengar keterangan dari pihak terkait. Akan segera kita panggil nanti,a�? pungkas Wartiah. (uki)

Berita Lainnya

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post