Lombok Post
Headline Politika

Dewan Kecam Kekerasan Seksual

Ketua Komisi V DPRD NTB Hj. Warti'ah

MATARAM – Komisi V DPRD NTB sangat serius menyikapi kasus kekerasan seksual perempuan dan anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bengkulu dinilai sangat memberikan pelajaran kepada masyarakat.

Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Warti’ah mengatakan, Bumi Gora sudah memiliki perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Diharapkan dengan adanya perda tersebut peristiwa seperti yang menimpa YY tidak terjadi di NTB. “Butuh keseriusan dan peran serta masyarakat NTB untuk mengawal perda perlindungan perempuan dan anak itu,” kata Warti’ah kepada wartawan, kemarin (20/5).

Warti’ah yang juga Ketua DPW PPP NTB itu menegaskan media sangat berperan untuk mengontrol dan mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual. Dia menilai perkembangan teknologi dan arus informasi yang sedemikian deras menjadi salah satu penyebab terjadinya beragam peristiwa kekerasan seksual itu.

Hanya saja, kata Warti’ah masyarakat tidak dapat menyalahkan perkembangan teknologi informasi. Justru menurut dia, masyarakat baik orang tua, guru, dan semua stakeholders sangat penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi informasi. “Maka di sinilah pentingnya program gerakan internet sehat yang harus segera dilaunching di NTB,” ungkapnya.

Di samping itu, penguatan lembaga-lembaga publik salah satunya LSM perlu dilakukan untuk memberikan pengawasan dan pendampingan. Begitu juga dengan sejumlah organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa diharapkan bersinergi untuk menyikapi persoalan tersebut.

Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak menurut Warti’ah harus diperangi secara serentak. Tidak sekadar perang terhadap peredaran narkoba dan minuman keras, pengawasan terhadap pergaulan anak juga penting.

NTB yang dikenal sebagai daerah relegius diharapkan tidak lengah. Warti’ah menegaskan gerakan melawan kekerasan seksual itu juga harus didengungkan semua pihak baik pondok pesantren, universitas, dan sekolah-sekolah.

Dia berharap baik eksekutif maupun legislatif juga punya komitmen yang sama baik melalui politik anggaran maupun lebijakan lainnya. “Intinya harus terbangun gerakan bersama menolak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak,” tegasnya. (tan/r9)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost