Lombok Post
Metropolis

Sudah Minta Maaf, Isvi-Wartawan Berdamai

BERMAIN HP : Ketua Fraksi Golkar Hj Baiq Isvie Rupaedah tampak asik dengan telpon genggamnya di DPRD NTB.

MATARAM – Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB Hj Baiq Isvi Rupaedah mengakui kesalahannya terkait pengusiran wartawan. Dia meminta maaf kepada seluruh media yang meliput di lingkup DPRD NTB. “Kalau itu menyinggung kawan-kawan jurnalis saya minta maaf,” Kata Isvi di DPRD NTB, kemarin (20/5).

Kemarin, seluruh wartawan yang biasa meliput di dan bertemu sejumlah pimpinan DPRD. Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB H Mahally Fikri dan didampingi Mori Hanafi.

Rapat tersebut mendengarkan keterangan dua wartawan yakni Nur Imansyah dari LKBN Antara dan Azwar dari Radar Lombok. Keduanya, menceritakan kronologis peristiwa pengusiran yang terjadi pada 11 Mei 2016.

Awalnya Isvi berdalih tidak pernah mengusir wartawan. Bahkan menurut dia intonasi suaranya yang keras dan pembawaannya yang juga seorang dosen kemungkinan salah ditanggapi wartawan.

Keterangan Isvi itu diperkuat beberapa rekannya sesama anggota Komisi II DPRD NTB. Ketua Komisi II DPRD NTB H Lalu Jazuli Azhar mengaku tidak begitu memperhatikan peristiwa itu.

“Karena saat hearing dengan masyarakat Sembalun itu banyak orang, saya kira wartawan keluar lagi itu lantaran tidak ada tempat duduk,” ungkapnya.

Senada dengan Jazuli, anggota Komisi II Burhanudin menyatakan tidak ada upaya pengusiran dengan kata-kata lantang. Menurut politisi PBB itu Isvi hanya meminta wartawan untuk menunggu di luar ruangan.

Terkait dengan itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD H Busrah Hasan menyatakan akan memproses laporan wartawan. Sebagai badan yang bertugas menjaga kewibawaan DPRD NTB, pihaknya akan membahas hal itu bersama seluruh anggota BK.

Ketua Forum Wartawan DPRD NTB Fahrul Mustafa juga sempat membacakan sejumlah undang-undang terkait kerja pers. Dia berharap kasus serupa tidak terulang lagi dikemudian hari.

Fahrul juga mengklarifikasi jika gerakan wartawan murni sebagai bentuk protes terhadap tindakan Isvi Rupaedah. Dia membantah jika hal itu ditunggangi kepentingan kelompok atau individu tertentu. Apalagi dikaitkan secara politis menyangkut pergantian Umar Said sesuai SK DPP Partai Golkar. (tan/r9)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost