Headline Metropolis

Hanya Garang saat Rapat!

MATARAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memberi surat peringatan terakhir bagi bangunan yang melanggar. Bila tidak juga diindahkan, eksekusi pembongkaran menanti.

Hal ini terungkap dalam rapat lanjutan koordinasi pembongkaran bangunan liar di ruang Kenari, Senin (23/5).A� a�?Saya minta segara action,a�? imbuh Mohan.

Semoga sikap tegas Wawali ini tak hanya dalam rapat. Namun, itu dibuktikan dengan langkah nyata. Karena, jika hanya garang saat rapat, itu tidak akan berarti apa-apa. Pelanggaran tata ruang akan tetap terjadi di kota berjargon Maju, Religius dan Berbudaya ini.

Dalam rapat itu, Mohan juga meminta prosedur pembongkaran harus sesuai prosedur. Baik secara administratif dan hukum. Pemilik bangunan diberikan teguran, pembinaan, peringatan tertulis pertama dan peringatan terakhir. Jika semua proses sudah dilalui, tapi tidak diindahkan. Maka sudah tidak ada ampun lagi.

Semua harus ditertibkan. Meski proses ini berlangsung hingga Ramadan. Menurutnya penertiban harus tetap jalan.

a�?Kalau sudah itu dilakukan, (kami) harus konsisten mengambil tindakan,a�? tegasnya lagi.

Berdasarkan data Dinas Tata Kota Mataram. Ada 118 titik pelanggaran tata ruang. Di Jalan Pejanggik 14 titik, Jalan Panca usaha 31 titik,A� Jalan Selaparang 17 titik, Jalan AirlanggaA� 40 titik, dan Jalan Panji Tilar 16 titik.

Secara umum pelanggaran ini berupa penyerobotan ruang publik. Lahan parkir dipakai untuk jualan. Dipasangkan mesin genset. Memagari lahan parkir. Pemilik toko juga memasang kanovi dengan tiang. Serta menambah lantai bangunan menjadi dua tanpa izin.

a�?Semuanya akan ditertibkan. Tapi akan bertahap karena banyak sekali,a�? jelas Mohan.

kampus di sebelah barat diprotes warga. Dianggap mengganggu. Parkir di badan jalan.
Lurah Gomong Muhammad Erwan mengatakan, kelurahan sudah melakukan mediasi warga dan AMM. Tapi belum ada solusi. Terkait hal ini, Mohan mengatakan tidak akan tebang pilih. Tidak ada pengecualian dalam penertiban.

a�?Siapapun, apapun bentuk usahanya. Jika tidak sesuai, atau ditengarai melakukan pelanggaran harus ditertibkan,a�? katanya.

Mohan menejalaskan, penertiban akan fokus pada penyalahgunaan ruang publik. Tujuannya agar ruang tersebut benar-benar difungsikan menjadi ruang publik. Untuk itu, ia meminta agar para pelaku usaha ini koperatif.

a�?Kita lakukan ini untuk kepentingan mereka juga,a�? ujarnya.

Ia memahami, pengusaha ingin menonjolkan fasilitas usaha mereka pada konsumen. Tapi di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban. Dua hal ini menurutnya harus berjalan beriringan. Tapi jika ruang publik terus dipakai sebagai tempat usaha, maka pengunjungnya akan parkir di tepi jalan. Semerawut.

Sementara populasi kendaraan dan penduduk sangat luar biasa. Maka dalam hal ini harus ada keseimbangan.

a�?Tidak ada kata terlambat. Sekarang harus kita lakukan,a�? kata Mohan.

Sekarang, banyak terjadi penumpukan kendaraan di jalan-jalan utama Mataram. Terutama pada jam-jam sibuk. Sementara fasilitas pelaku usaha seperti genset maupun tiang kanopi dipasang di ruang publik. Akhirnya area parkir berkurang.

Tanpa bermaksud menghalangi kegiatan ekonomi. Mohan memastikan ada jalan keluar terbaik. Misalnya dengan mengganti kaki kanopi dengan sling. Demikian pula tidak diperbolehkan membuat tembok atau garis batas permanen, yang dapat diatasi dengan menggunakan sistem bongkar pasang.

Rapat koordinasi tim terpadu penertiban pemanfaatan ruang publik ini telah mencapai final. Kepala Seksi Pengawasan Bangunan, Dinas Tata Kota Mataram Nanang Pujo Raharjo menjelaskan, data pelanggaran yang akan ditertibkan sudah fix.

Tinggal menunggu surat perintah pembongkaran. Setelah itu baru rapat sekali lagi untuk menentukan dimana tim akan membongkar. Tim terpadu ini terdiri dari beberapa SKPD, TNI, Polisi dan Kejaksaan.

a�?Kalau mau dipersingkat, mungkin tidak usah rapat. Ditentukan langsung oleh Tata Kota, yang penting ada kepastian dari tim siap pada tanggal itu,a�? jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Mataram HL Junaidi mengatakan, pihaknya sudah membuat surat peringatan pada para pemilik bangunan yang menyerobot area publik. Pihaknya tetap akan mengedepankan tindakan persuasif. Dalam waktu 14 hari sejak teguran diberikan. Baru tim bergerak berdasarkan perintah wali kota.

Eksekusi pembongkaran diperkirakan akan dilakukan bulan Juni mendatang. Meski demikian tim tetap berharap pemilik usaha memiliki kesadaran sendiri. Mematuhi teguran.a�?Syukur kalau yang bersangkutan melakukan perbaikan sendiri sebelum eksekusi,a�? harapnya. (ili/r6)

Related posts

Pemkot Mataram Tidak Tegas, Pedagang Belum Terapkan HET

Redaksi Lombok Post

17 Aset Lahan Pemkab Lobar Diduga Raib

Iklan Lombok Post

Selamat Tahun Baru 2017

Redaksi Lombok post

Leave a Comment