Lombok Post
Politika

Gerindra Lotim Akan Gelar Pleno Diperluas

Gerindra
ilustrasi

SELONG – DPC Partai Gerindra Lombok Timur akan menggelar rapat pleno diperluas sebelum bulan Ramadan. Rapat pleno diperluas itu sebagai tindak lanjut dari surat peringatan yang dikirimkan DPC Partai Gerindra Lotim kepada Fraksi Gerindra di DPRD Lotim.

Ketua DPC Partai Gerindra Lotim Syawaluddin mengatakan, pihaknya sudah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada fraksi. Dalam surat tersebut pihaknya meminta klarifikasi kepada Fraksi Gerindra terkait sejumlah hal. Diantaranya menyangkut dana pembinaan partai.

“Kami menjalankan mekanisme partai, nanti tergantung apa hasil rapat pleno tersebut,” katanya.

Pihaknya menilai ada bentuk pembangkangan terhadap partai jika tidak ada sikap tegas menyangkut surat peringatan tersebut. Pria yang akrab disapa Aweng itu menegaskan tidak menutup kemungkinan rapat tersebut berujung pada pergantian antar waktu (PAW). Maka itu pihaknya melibatkan seluruh kader dan mengundang media.

Partai Gerindra, kata politisi muda itu tetap menjunjung tinggi keterbukaan informasi. Dengan adanya rapat pleno diperluas itu diharapkan tidak ada tendensi apapun apalagi dikaitkan dengan keinginan pribadi.

“Jika PAW itu merupakan hasil keputusan rapat pleno, maka saya tinggal menindak lanjutinya saja. Ada mekanisme selanjutnya di Partai Gerindra,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lotim H. Maidy mengatakan, sudah menjawab surat peringatan dari DPC tersebut. Dia tidak khawatir dengan berbagai resiko politik yang timbul. Apalagi itu terkait dengan PAW.

Dikatakan, dia sudah lama mendengar rencana PAW tersebut. Hanya saja pihaknya tetap mengacu pada peraturan partai. Terlebih, sejauh ini pihaknya tidak melanggar ketentuan apapun terutama menyangkut pelanggaran hukum.

“Kalau terkait surat peringatan itu kan sudah dijawab,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya juga berpegang pada pendapat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat pertemuan seluruh anggota DPR dan DPRDA� se-Indonesia beberapa waktu lalu. Maidy menegaskan proses PAW itu ditentukan oleh DPP bukan DPC.

Adapun terkait rapat pleno diperluas, Maidy mengatakan itu merupakan kewenangan partai. “Ya silakan saja, tapi ingat kalau untuk PAW cuma ada tiga hal yang tidak dapat dimaafkan yakni korupsi, terlibat narkoba, dan pedofilia.Itu dikatakan Prabowo Subianto yang merupakan pemilik partai ini dihadapan kami anggota DPRD,” tegas Maidy. (tan/r9)

Berita Lainnya

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost

Bawaslu Bersiap Pelototi Kiai Ma’ruf, Ingatkan Tidak Kampanye di Ponpes

Redaksi LombokPost

Bung Nuri: Mari Berpolitik Santun

Redaksi LombokPost