Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Pengelola Keuangan Harus Bersinergi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian terhadap kebocoran, penyimpangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. a�?Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, harus tercipta sinergi antara pemegang kewenangan administratif dengan kewenangan perbendaharaan,a�? kata Penuntut Umum KPK Ariawan Agustiartono di Mataram.

Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kebocoran secara maksimal. Sehingga tercipta mekanisme check and balances dengan melakukan pengujian sesuai kewenangannya.

Menurutnya harus ada pemisahan kewenangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di mana ini merupakan sarana kontrol. Tentunya semua ini perlu agar tercipta mekanisme saling uji sehingga dapat tercipta good financial governance.

a�?Semua ini perlu dilakukan untuk menghindari jeratan hukum dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,a�? terangnya.

Di samping itu, pejabat dalam kelompok administratief beheer dan comptable beheer harus menjalankan seluruh prosedur pengujian. Ini harus sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh UU Perbendaharaan Negara dan aturan pelaksananya.

a�?Sehingga penggunaan keuangan negara harus sesuai dengan aturannya,a�? tandasnya. (nur/r4)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post