Lombok Post
Politika

Perlu Iddah Politik

Akrab: Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (tengah-depan)saat menghadiri haul Syekh Abdul Qadir Jaelani, TGH Moch. Shaleh Hambali dan KH. Abdurrahman Wahid di Ponpes Qomarul Huda Pembuwun Lobar, Rabu (18/5)

MATARAM – Partai politik diharapkan benar-benar selektif dalam memilih kader. Terutama terkait persiapan menghadapi pemilu yang akan berlangsung. Dinamika intrrnal partai politik tidak lepas dari integritas pengurus dan kadernya. Dengan begitu, parpol harus mengkaji siapa figur calon kader yang akan direkrut.

Pemerhati masalah sosial politik dari Institut Agama IslamA� (IAI) Qomarul Huda Ahyar Fadli menilai pentingnya masa iddah (menunggu) politik terutama bagi tokoh ataupun penjabat yang ingin pindah partai. Itu menjawab keinginan sejumlah tokoh untuk pindah partai.

Menurut dia, iddah politik itu dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi partai politik menyeleksi calon kadernya. Hal itu dinilai agar tercipta sistem perpolitikan yang baik dari sebelumnya.

“Iddah politik itu diperuntukkan bagi tokoh atau penjabat yang ingin pindah partai. Masa tunggu itu penting bagi parpol agar punya waktu untuk screening calon kadernya,” ujar Ahyar Fadli kepada Lombok Post kemarin.

Dia menjelaskan partai politik setidaknya berhati-hati menerima kader apalagi untuk menjadi penjabat tertentu. Mantan Komisioner KPU Lombok Barat itu yakin setiap partai politik punya mekanisme tersendiri dalam penerimaan kader. Terlebih ada parpol yang sudah menerapkan sekolah kader atau pelatihan tertentu sehingga anggotanya lebih berintegritas.

Fenomena “lompat pagar” terutama oleh tokoh tertentu menurut dia harus diwaspadai. Apalagi tokoh tersebut diketahui sudah dipecat dari partainya.

“Agar tidak terkesan partai politik sebagai penampung sampah. Iddah politik itulah dimanfaatkan untuk mempelajari kader barunya,” papar dia

Adapun batas waktu masa tunggu bagi politikus pindah partai menurut AhyarA� sekitar enam bulan. Terkecuali partai politik tersebut menyetujui tokoh yang dimaksud. Artinya, parpol perlu mendalami latar belakang calon kadernya sehingga tidak merugikan parpol di kemudian hari. (tan/r5)

Berita Lainnya

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost