Lombok Post
Headline Praya

BPD Langko Tolak APBDes

KANTOR DESA
KANTOR DESA: Inilah kantor Desa Langko Janapria Lombok Tengah, yang pernah disegel selama sembilan bulan pada tahun 2013 lalu.

PRAYAA�– Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Langko Janapria Lombok Tengah (Loteng), menolak menandatangani APBDes tahun ini. Alasannya, anggaran program kerja yang tertuang, tidak sesuai hasil kesepakatan awal.

a�?Sampai kiamat, kami tetap menolak APBDes ini. Kecuali, dirubah item peruntukan program kerjanya. Itu saja,a�? kata Wakil Ketua BPD Langko Muhammat Hatta, kemarin (26/5).

Awal mula penolakan APBDes itu, kata Hatta saat pengurus dan anggota BPD, bersama Kepala Desa (Kades), aparatur desa dan perwakilan warga Desa Langko, menggelar musyawarah menyusun program prioritas pembangunan desa.

Alhasil, lanjutnya disepakatilah sejumlah item program kerja, yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Sayangnya, menurut Hatta di tengah jalan kesepakatan itu berubah. Tidak ada satu pun program kerja yang dimaksud, yang tertuang di APBDes.

a�?Hal itu yang membuat kami, sampai detik ini menolak APBDes,a�? tegasnya. a�?Yang membuat kami kaget lagi, kok ada item anggaran program kerja yang muncul tiba-tiba. Apa-apaan ini,a�? lanjut Hatta.

Diakuinya, sudah beberapa kali pemerintah kecamatan turunA� memediasi. Belum lagi, dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Namun, pengurus BPD dan anggota tetap menolak mengesahkan APBDes sebelum ada perubahan.

a�?Kenapa kades tidak belajar dari temuan Inspektorat tahun 2011-2012, tahun 2012-2013, hingga sekarang. Mohon desa lain, tidak meniru seperti Desa Langko,a�? sesalnya.

Menanggapi hal itu, Kades Langko Suburman mengatakan, tetap menjalankan program kerja sebagaimana tertuang dalam APBDes. Terhadap kendala di BPD dan beberapa dusun, menjadi hal yang wajar dalam perjalanan pemerintahannya.

a�?Sejak awal saya menjadi kades, memang banyak yang tidak suka dengan gebrakan positif saya ini,a�? katanya.

Terbukti, kata Suburman pada tahun 2013 lalu, kantor desa saja disegel selama sembilan bulan. Roda pemerintahan pun terpaksa dialihkan ke kediamannya.

a�?Saya pun tidak pernah meminta segel kantor desa itu di buka. Tapi, justru masyarakat banyak yang membukanya,a�? ujarnya.

Tidak berhenti disitu, tambahnya perjalanan pemerintahannya selalu diusik kepentingan politis dan kelompok tertentu. Namun, pihaknya mengaku tetap menjalankan roda pemerintahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, tidak ada yang melanggar, baik dari sisi anggaran, kebijakan, apalagi program kerja.

a�?Ingat, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalau pun ada kesalahan, itulah bagian dari ketidaksempurnaan. Jangan suka mengadili,a�? seru Suburman.(dss/r3)

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost