Lombok Post
Praya

Dewan Semprot Tiga SKPD

DISKUSI SANTAI
DISKUSI RINGAN: Komisi I DPRD Lombok Tengah, saat menggelar diskusi di kantor Bakesbangpoldagri, (26/5) kemarin.

PRAYAA�– Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng), mengingatkan kepada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, agar setiap mengeluarkan kebijakan wajib mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Bukan semata-mata atas perintah bupati atau wakil nupati. Tiga SKPD itu adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Bakesbangpoldagri Loteng.

a�?Salah satunya, kebijakan mutasi, Pilkades dan pendataan ormas,a�? kata Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar, (26/5) kemarin saat mengunjungi kantor BKD, BPMD dan Bakesbangpoldagri Loteng.

Secara bergiliran, para wakil rakyat itu mendengarkan dan menyimak penjelasan masing-masing kepala SKPD bersangkutan. Kunjungan pertama, dilaksanakan di kantor BKD. Di tempat itu, mereka memberikan masukan agar, BKD mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang aparatur sipil negara (ASN).

Mereka memandang, sudah dua kali BKDA� melanggar ketentuan hukum yang dimaksud yaitu, mutasi lingkup pejabat Pemkab dan pemerintah kecamatan pada pertengahan 2015 lalu, serta mutasi Kepala Sekolah (Kasek) beberapa waktu lalu. a�?Tolong jangan diulangi untuk ketiga kalinya,a�? tekan Qomar.

Karena, kata Qomar Komisi I telah melakukan kroscek di KASN di Jakarta. Ternyata, KASN tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apa pun, menyangkut kebijakan mutasi yang dijalankan Pemkab. Atas kejadian itu, KASN melayangkan surat teguran.

Salah satunya, beber politisi Demokrat tersebut surat tertanggal 24 November 2015 lalu, Nomor B-1333/KASN/2015, perihal hasil pengawasan atas penurunan dan pembebasan jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS) Loteng. Menurutnya dokumen itu memberikan penekanan agar, Pemkab memulihkan kedudukan tujuh nama pejabat.

a�?Tidak bisa seenaknya bupati dan wakil bupati melakukan mutasi. Harus mengacu aturan ASN. BKD dan Baperjakat harus berperan aktif dong,a�? sindirnya.

Hal yang sama disampaikan Komisi I di kantor BPMD. Mereka mengingatkan agar BPMD tetap mengacu pada PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa dan Perda Perda Nomor I Tahun 2016 tentang, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

BPMD diminta tidak menerapkan kebijakan dan keputusan yang sembarangan, baik menyangkut pelaksanaan Pilkades, evaluasi APBDes dan rekomendasi pencairan anggaran pembangunan desa.

A�a�?Mohon apa yang kami sampaikan ini, diindahkan dan dilaksanakan,a�? ujar para wakil rakyat tersebut.

Seruan yang sama juga dikatakan di kantor Bakesbangpoldari. Masing-masing pejabat tiga SKPD itu pun, berjanji akan memperbaiki diri dan membenahi tugas serta fungsinya, masing-masing. a�?Kalau pun ada yang kurang, kami akan lengkapi,a�? kata Kepala Bakesbangpoldagri Loteng HM Suhardi, singkat.(dss/r3)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost