Lombok Post
Politika

Fraksi Ingin Persoalan Umar Segera Tuntas

Masih Kokoh: Ketua DPRD NTB H. Umar Said (tengah) tampak berada dalam jajaran pimpinan DPRD NTB saat Rapat Paripurna, kemarin (2/5).

MATARAM – Peta politik di DPRD NTB sepertinya berubah. Hal ini menyusul pemberhentian H. Umar Said selaku Ketua DPRD NTB oleh Golkar.

Jika sebelumnya sejumlah Fraksi di DPRD NTB seolah menguntungkan Umar Said, tapi kini sebaliknya. Sejumlah pemimpin fraksi di DPRD NTB menginginkan agar Umar Said menanggalkan jabatannya.

Fraksi PKS salah satu yang sepakat dengan percepatan proses pemberhentian Umar Said itu. Ketua Fraksi PKS DPRD NTB Johan Rosihan mengatakan, percepatan pemberhentian Umar itu merupakan hal yang wajar mengingat Partai Golkar sudah bersatu.

Menurut dia, belajar dari pengalaman PKS di tingkat pusat, pihaknya turut prihatin dengan Partai Golkar.

“Kami juga merasakan bagaimana kalau surat dari partai kami tidak diproses. Ya mungkin begitu juga dengan Golkar,” kata Johan Rosihan kepada wartawan, kemarin (24/5).

Dikatakan, pihaknya tidak khawatir dengan konsekuensi politis dikemudian hari. Walaupun Umar Said melakukan gugatan hukum baik melalui Mahkamah Partai maupun pengadilan.Meski begitu, pihaknya tetap mengikuti proses yang berlangsung di DPRD NTB.

Dia berharap kondusifitas DPRD NTB tetap terjaga selama proses itu berlangsung. Lagipula PKS juga membangun komunikasi dengan fraksi lainnya.

“Tapi nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya karena akan dibahas juga dalam rapat paripurna,” ungkapnya.

Hingga saat ini posisi Umar Said tetap sebagai Ketua DPRD NTB. Meskipun secara politik dia telah dipecat dari keanggotaan Partai Golkar. Namun secara fakta hukum dia masih memegang Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri.

DPD Partai Golkar NTB berkali-kali mendesak pimpinan DPRD NTB untuk memeroses SK DPP partai berlambang pohon beringin itu. Tekanan tidak saja dilakukan saat rapat paripurna, lobi-lobi politik juga sudah dilancarkan.

Ketua Fraksi PKB H Lalu Pelita Putra menegaskan, pihaknya mendorong agar persoalan Umar Said segera tuntas.

Meski begitu, pihaknya tidak ingin terlibat dalam persoalan internal Partai Golkar. PKB juga menghormati proses hukum yang dilakukan Umar Said jika itu ada.

Menurut dia, jika seluruh proses usulan pergantian Umar sudah sesuai aturan, maka pihaknya pun akan menghormatinya.

Secara umum Fraksi PKB DPRD NTB menginginkan proses pergantian Umar itu berjalan dengan baik sehingga tidak mengganggu agenda DPRD NTB. “PKB tidak pada posisi setuju atau tidak setuju terhadap pergantian Umar.

Kami tidak ingin masuk dalam urusan Partai Golkar. Tapi sekiranya proses pergantian yang diusulkan Fraksi Golkar itu sudah memenuhi syarat dan sesuai aturan, maka kami menghormatinya,” tandas Pelita Putra.

Sesuai SK DPP Partai Golkar, Umar Said digantikan oleh Hj Baiq Isvi Rupaedah. Namun belakangan terbit SK pemberhentian Umar Said dari keanggotaan Partai Golkar.

Kedua SK tersebut ditanda tangani Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar.

Bahkan meskipun Munaslub Partai Golkar sudah selesai, namun hingga kini belum terbit surat DPP Partai Golkar yang diketuai Setya Novanto menyangkut rehabilitasi Umar Said dari pemberhentiannya selaku anggota Partai Golkar. (tan/r9)

Berita Lainnya

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost