Lombok Post
Headline Metropolis

Jangan Hanya Berani di Gili Air

DIDUGA BODONG: Sebagian besar usaha yang dibangun di atas lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan disinyalir ilegal. Pasalnya, pengalihan izin HGB dilakukan dibawah tangan.

MATARAM – Ketegasan Pemprov NTB menertibkan bangunan bodong tak cukup di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemprov juga harus menunjukkan nyalinya, menertibkan bangunan bodong lain yang didirikan di atas aset lahan pemerintah.

Sebut saja bangunan bodong yang kini mentereng di atas lahan Pemprov yang berlokasi di Gili Trawangan. Tak sedikit bangunan usaha yang memanfaatkan Hak Pakai Lahan (HPL) milik Pemprov di Gili Trawangan berstatus ilegal alias bodong. Perizinannya tidak sesuai mekanisme yang benar dan sah.

Pasalnya, pemindahtanganan izin Hak Guna Bangunannya (HGB) dilakukan tanpa sepengetahuan Pemprov.

a�?Yang di Trawangan juga bermasalah. Banyak yang tidak jelas,a�? kata Kepala Badang Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) NTB Iswandi kepada Lombok Post di ruang kerjanya, kemarin (26/5).

Ia membeberkan, pemindahtanganan izin pengelolaan lahan di Trawangan kerap dilakukan dibawah tangan. Sehingga, pemerintah masih kesulitan menelusuri pemegang HGB yang sebenarnya.

a�?Ada yang izinnya dimiliki orang lokal, tetapi yang menguasai ternyata orang asing. Begitu juga sebaliknya,a�? bebernya.

Alhasil, bangunan usaha yang berada di atas lahan aset Pemprov di Trawangan itu dipastikan bodong alias tak berizin. Terlebih banyak diantaranya yang juga dibangun melanggar aturan seperti aturan roi pantai. Sehingga sudah pasti layak untuk ikut ditertibkan sebagaimana yang dilakukan di Gili Air pada Rabu (25/5).

Bahkan, pelanggaran izin di Trawangan itu, menurutnya, tidak hanya dilakukan oleh perusahaan kecil tetapi hingga perusahaan berskala besar.

Namun, Iswandi berkilah, Pemprov belum melakukan penertiban di Trawangan karena masih melakukan upaya pendekatan dan komunikasi. a�?Kita kan gak bisa asal menertibkan. Tidak bisa buru-buru. Harus direncanakan matang agar tidak menimbulkan masalah baru,a�? tandas Iswandi.

Yang lebih penting, imbuhnya, pemprov sendiri masih melakukan pendataan. Pendataan itu meliputi pihak yang paling bertanggung jawab atau sebagai pemegang sah izin HPL di Trawangan

a�?Kita harus jelas dulu pendataannya, siapa yang paling bertanggung jawab dan siapa yang berkepentingan. Supaya tidak semua ikut bicara dan biar Pemprov tidak buang-buang waktu berkomunikasi dengan yang tak ada sangkut paut,a�? jelas Iswandi.

Di satu sisi, kesemrawutan pengelolaan aset di Gili Trawangan ini jelas menimbulkan kerugian bagi daerah dalam jumlah besar. Banyak sumber-sumber pendapatan yang urung ditarik karena ketidakjelasan izin dari bangunan-bangunan tersebut. Sehingga, geliat kepariwisataan di Gili Trawangan yang semakin tersohor hingga mancanegara, hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

Merujuk pada data Lombok Post, akhir tahun 2013 lalu, Pemprov NTB sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik HGB di Trawangan. Mereka semua dikumpulkan dan diminta segera melakukan pemutakhiran data terhadap peralihan hak yang sudah berlangsung di bawah tangan. Sehingga, memudahkan pemerintah sendiri untuk melakukan koordinasi dan pengendalian dalam pemanfaatan HPL di Gili Trawangan. Di satu sisi juga untuk memberikan kepastian hukum dalam proses peralihan hak tersebut. Sehingga, turut menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi pemilik modal. Sayangnya, hingga kini, pendataan itu sendiri rupanya belum rampung.

Berdasarkan data yang dihimpun Lombok Post, HPL yang dikuasai oleh Pemprov NTB di Gili Trawangan sendiri totalnya seluas 75 hektare, dengan sertifikat HPL Nomor 1/Pemenang Barat, tanggal 22 Desember 1993. Selanjutnya, dari lahan seluas 75 hektare tersebut, 65 hektare diantaranya menjadi bagian dari kerja sama antara Pemprov dengan PT GTI dalam bentuk kontrak produksi selama 70 tahun. Sementara, penggunaan sisa lahan seluas 10 hektare diprioritaskan untuk 19 pengusaha bungalow dan restoran.

Sementara, Wagub H. Muhammad Amin juga menekankan kesadaran dari pengusaha sendiri untuk patuh terhadap aturan. Ia mengakui, salah satu kelemahan Pemprov NTB saat ini adalah dalam hal pengelolaan aset. a�?Ya tentu saja, kedepannya, penertiban serupa juga akan dilakukan di kawasan lain. Jadi, penertiban di Gili Air itu, menjadi momentum ketegasan Pemprov dalam menertibkan asetnya,a�? tegas Amin. (uki/r9)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost