Lombok Post
Headline Praya

Jaksa Bidik Motor Dinas DPRD Loteng

DIPERIKSA

PRAYAA�– Keberadaan 40 unit motor dinas jenis kawasaki ninja trail, dan empat unit mobil dinas jenis SUV merek Mitshubisi Pajero di DPRD Lombok Tengah (Loteng), ternyata dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Diam-diam mereka melakukan agenda pengumpulan bahan keterangan. Ini terkait dugaan tindak pidana korupsi.

a�?Masalah ini, sedang ditangani dibagian Pidsus. Kita tunggu saja perkembangannya,a�? kata Kepala Kejari Praya Feri Mupahir, (28/5) kemarin.

Langkah itu dilakukan, kata Feri karena ada sekelompok warga, datang ke kantornya beberapa waktu lalu, guna melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 40 motor dinas dan empat unit mobil dinas yang dimaksud. Untuk motor dinas, dianggarkan melalui APBD tahun 2015 lalu. Nilainya sebesar Rp 1,4 miliar lebih atau Rp 30 juta per unitnya.

Sedangkan, empat unit mobil dinas dianggarkan sebesar Rp 1,7 miliar lebih, di APBD yang sama tahun 2015 lalu. Untuk Pajero tipe Dakar seharga Rp 550 juta lebih, digunakan Ketua DPRD H Puaddi FT, dengan nomor polisi DR 2 V.

Sisanya, tiga Pajero tipe Exceed seharga masing-masing Rp 418 juta lebih. Diperuntukkan bagi tiga wakil ketua meliputi, Muhammad Nasib, Burhanudin Yusuf dan Ahmad Ziadi, dengan nomor polisi DR 7 V, DR 8 V dan DR 9 V. a�?Sekali lagi, pengadaan motor dinas dan mobil dinas di dewan kami lakukan pengumpulan data,a�? tekan Feri.

Atas dugaan tindak pidana korupsi itu, pihaknya langsung melangkah dengan cepat. Dengan cara, memanggil sejumlah saksi. Salah satunya, Sekwan DPRD Loteng HL Awaludin serta beberapa pejabat dewan lainnya. Termasuk, mengangendakan pemanggilan pejabat Pemkab.

Bagi Feri, tidak ada yang luar biasa, dalam penanganan dugaan korupsi yang satu ini. Sehingga, proses hukum dan administrasinya, berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

a�?Jangan dianggap wah,a�? cetusnya sembari tersenyum.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar menanggapi dingin langkah yang dilakukan Kejari Praya tersebut. Dia menekankan, pengadaan motor dinas dan mobil dinas tersebut, bukan menjadi kewenangan dan tanggungjawab dewan. Melainkan dipihak pemerintah. Dewan hanya menyetujui anggaran dan menggunakan aset yang dimaksud.

a�?Kami malah ingin menanyakan kepada Kejari, yang dibidik itu pengadaan mobil dan motornya atau anggarannya. Tolong bahasa hukumnya diperjelas dong,a�? sindir politisi Demokrat itu, terpisah.(dss/r3)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost