Lombok Post
Metropolis

Yang Untung Bukan Peternak

MAHAL: Harga daging di NTB masih tinggi dan berpotensi terus merangkak naik jelang Ramadan.

MATARAM – Tingginya harga daging di Bumi Sejuta Sapi (BSS) rupanya tak serta merta dinikmati peternak. Keuntungan justru lebih banyak diraup oleh pihak lain yang diduga melakukan permainan di rantai distribusi.

A�a�?Harga daging tinggi ini kan karena ada permainan. Bukan lantas peternak kita yang merasakan untungnya,a�? kritik anggota Komisi II DPRD NTB Made Slamet, kemarin(27/5).

Diketahui, rata-rata harga daging di NTB menembus Rp 106.979 per kg. Harga itu terbilang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang notabene bukan daerah penghasil sapi seperti Jakarta ataupun Jawa Barat.

Menurut Made, tingginya harga daging justru lebih banyak dirasakan keuntungannya oleh para jagal. a�?Jagal yang mnguasai, yang menikmati bukan kelompok ternak,a�? tandas politisi PDIP ini.

Ia menyayangkan, selama ini pemerintah khususnya SKPD terkait terkesan cuek dalam mengawal kestabilan harga daging di pasaran. Ia menekankan, pemerintah harus lebih ketat melakukan pengawasan di rantai distribusi agar tidak ada permainan yang menyebabkan melonjaknya harga daging di pasaran.

a�?Pemerintah ini kurang pengawasan. Harusnya, SKPD terkait itu proaktif, mencari tahu penyebab tingginya harga daging di pasar. Jangan hanya duduk di balik meja,a�? tegasnya.

Menurutnya, memang sungguh ironi bahwa NTB sebagai daerah yang surplus sapi, justru dihadapkan pada masalah harga daging yang melonjak. Seperti diketahui, surplus daging sapi di NTB dalam setahun mencapai 12.119 ton.

a�?Kan aneh, kita surplus daging sapi justru harga daging di sini lebih mahal dari pada di daerah lain yang bukan penghasil sapi. Ini kan berarti ada yang tidak beres,a�? tandasnya.

Ia meminta SKPD terkait benar-benar melakukan pengawasan ke lapangan untuk menjaga kestabilan harga daging, khususnya jelang Ramadan ini. Apalagi, Presiden RI Joko Widodo sudah menginstruksikan agar harga daging di seluruh daerah bisa ditekan menjadi Rp 80 ribu/kg.

Di sisi lain, ia juga mendorong Pemprov NTB untuk tetap bersikukuh menolak masuknya daging impor. Untuk menghalau masuknya daging luar ke NTB, ia pun meminta pengawasan dilakukan di pelabuhan atau pintu masuk lainnya.

a�?Memalukan kalau kita sampai impor daging. Kita ini surplus sapi,a�? tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun sensus 2013, jumlah sapi di NTB 800 ribu ekor. Meski begitu, jumlah tersebut dinilai sudah cukup luar biasa memenuhi kebutuhan stok daging sapi di daerah.

a�?Saat ini tentu semakin berkembang jumlahnya. Apalagi pemerintah mengklaim, kita surplus 12 ribu ton daging sapi,a�? kata Kepala BPS NTB Wahyuddin di ruang kerjanya, kemarin (27/5).

Wahyudin melihat, perbandingan harga terjadi karena beberapa hal. Pertama, adanya persaingan harga antara daging impor dengan daging asal NTB di Pulau Jawa. Bersaingnya harga karena NTB menjadi pemasok daging sapi di DKI Jakarta.

Seharusnya, sebelum pemerintah memasok daerah lain. Harga daging sapi di lokal distabilkan lebih dulu. Artinya, permintaan daging sapi harus diprioritaskan baru kemudian daerah lain.

a�?Apa gunanya surplus, tapi harga mahal. Apa gunanya pasok daerah lain, tapi kebutuhan di dalam saja masih tinggi,a�? tegasnya.

Kedua, tingginya harga daging sapi karena NTB terbentur dengan regulasi. Saat ini pemerintah memiliki kebijakan untuk tidak menyembelih sapi betina yang masih produktif. Secara tidak langsung ini juga pengaruhi stok daging sapi lokal.

a�?Karena yang disembelih hanya jantan saja,a�? ucap Wahyuddin.

Karena itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk menunda pengiriman sapi ke luar daerah. Dan berupaya memenuhi permintaan daging sapi lokal terlebih dahulu. Serta memberi kelonggaran pada regulasi tersebut.

Sisi lain, kondisi tata niaga dalam dan luar pulau jauh berbeda. Diketahui, ketika pengiriman sapi ke luar daerah hanya melewati dua rantai pasar. Peternak-pengepul antar pulau-pengusaha/pembeli. Sedangkan di NTB, harus melewati hingga delapan mata rantai.

a�?Mata rantai ini harus dipangkas minimal empat,a�? ujarnya.

a�?Jika perdagangan antar pulau saja bisa dilakukan. Maka memenuhi pasar lokal juga bisa,a�? tambahnya.

Dicontohkan, saat kunjungannya ke Kota Bima beberapa waktu lalu, harga sapi siap kurban saat berkisar Rp 6,5 juta hingga Rp 7 juta. Ketika sudah di Kota Mataram dengan kondisi belum sampai di tangan jagal, harga sapi bisa mencapai Rp 10 juta per ekor. Padahal jika dihitung, biaya tambahan transportasi pengiriman sapi satu truk berisi 20 ekor sapi tak lebih dari Rp 300 ribu.

a�?Harga itu pun dibagi dengan 20 ekor, dikasih ongkos Rp 1 juta saja sudah untung, dengan demikian di Kota Mataram bisa berkisar Rp 8 hingga 9 juta per ekor,a�? kata Wahyuddin.

Namun lain teori, lain pula praktiknya. Harga sapi bisa mencapai lebih dari Rp 10 juta per ekor. Tapi dari sisi regulasi, bagi Wahyuddin itu bisa diatasi jika NTB mampu memanfaatkan atau mengadopsi jaringan pengiriman sapi dari pulau Sumbawa ke pulau Lombok.

a�?Ditambah di Kota Bima tidak ada pasar ternak,a�? imbuhnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB H Husni Fahri mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan hari Senin 30 Mei 2016 dengan beberapa pihak. Khususnya membahas instruksi presiden mengenai harga daging Rp 80 ribu per kg.

Apakah instruksi tersebut bisa dilaksanakan atau tidak dengan melihat apa saja pertimbangannya. a�?Kami juga sedang menunggu langkah-langkah dari pusat,a�? ucapnya.

a�?Jika tidak bisa sentuh Rp 80 ribu, paling tidak di bawah Rp 100 ribu sekilo,a�? tambah Husni.

Begitu juga dengan rantai pasar yang selama ini berkembang. Ia menyangkal jika rantai pasar mencapai hingga delapan tingkat. Menurutnya ada lima tingkat hingga ke konsumen.

Meski demikian ia akan menelusuri rantai tersebut dengan menurunkan tim dari Disperindag. a�?Bersama dinas terkait, peternak, pedagang, distributor duduk bersama bahas ini,a�? tandasnya. (uki/ewi).

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost