Lombok Post
Selong

Warga Miskin Sulit Akses Perlindungan Sosial

SELONGA�– Berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi membuat warga miskin Lombok Timur (Lotim) kesulitan mengakses perlindungan sosial. Padahal idealnya setiap warga negara berhak atas layanan publik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

a�?Pemerintah punya banyak program, tapi masyarakat masih kesultan mengaksesnya,a�? kata Wakil Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Ririn Hayudiani.

Dijelaskan beberapa program perlindungan sosial pemerintah masih sulit diakses warga. Seperti , Program Beras Miskin (Raskin) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beberapa lainnya. Sayangnya banyak yang tak bisa mengaksesnya karena ketiadaan data pendukung yang lengkap.

a�?Ada sejumlah syarat seperti kartu keluarga, surat nikah, akte kelahiran yang jadi syarat, tapi tak semua punya,a�? katanya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah terus mengeluarkan terobosan agar surat-surat pendukung yang diperlukan bisa diperoleh dengan mudah. Kabid Pencatatan Sipil, Disdukcapil Lotim H Ripaan tak membantah hal tersebut.

Contoh kasus kepemilikan akta saja masih pada kisaran 65,99 persen. Data 2015 menunjukkan baru 845.556 yang sudah memiliki akta dari total 1.281.248 penduduk. Masih banyak kekurangan yang harus dikejar, terlebih pusat sudah menetapkan target nasional 88 persen kepemilikan akta.

a�?Nanti kita akan lihat hasil dari kebijakan ini,a�? katanya.

Ketiadaan akta menjadi penghambat pencairan sejumlah program semisal BOS dan BSM. Mulai tahun ini khusus akta, ada rujukan baru yang diatur Permendagri 9/2016 terkait percepatan kepemilikan akta. Dengan aturan tersebut, pasangan nikah siri yang tak terdata resmi oleh negara juga bisa membuatkan akta untuk anak-anaknya.

a�?Cukup ada surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM),a�? sambungnya.

Inti dari surat tersebut penyataan kedua pasangan tersebut bahwa mereka benar telah menikah. Disertai tanda tangan sejumlah saksi sebagai penguat, maka akta bisa dikeluarkan. Berbeda dengan aturan lama yang mengharuskan pasangan untuk melakukan isbat nikah ulang dan dicatat terlebih dahulu.

a�?Itu salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah,a�? jawabnya. (yuk/r3)

Berita Lainnya

Hearing Buntu, Aldi Tempuh Jalur Hukum

Ramai-ramai Berburu Takjil

Gara-Gara Kritis, Aldi Tak Diluluskan Sekolah

Dua Pelaku Curas Tertangkap, Dua Masih Buron

Redaksi LombokPost

Pekan Depan Pembangunan Taman Rinjani Mulai Dilelang

Redaksi LombokPost

Para Penjaga Rumah Allah di Gumi Patuh Karya (2)

Redaksi LombokPost

Jalan Rusak Picu Lakalantas

FPR Minta Amaq Har Dibebaskan

Tolong, Mata Kiri Nadir Diserang Tumor