Lombok Post
Bima - Dompu Headline

Polisi Usut Pengadaan Bibit Kedelai

AKP Ericson
AKP Ericson

BIMA – Polres Kabupaten Bima mulai mengusut pengadaan bibit kedelai subsidi Rp 26 miliar. Bahkan, polisi telah meminta klarifikasi kelompok tani yang menerima bantuan dari dana Tugas Pembantuan (PT) itu.

Kasatreskrim Polres Kabupaten Bima AKP Ericson mengatakan, pihaknya sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah kelompok tani. Ada beberapa penerima bantuan yang diklarifikasi seputar bibit kedelai subsidi yang mereka terima.

a�?Kelompok tani yang sudah kita mintai keterangan dari Kecamatan Tambora,a��a�� katanya, kemarin (2/6).

Kasus itu, katanya, masih dalam tahap mengumpulkan bahan keterangan. Langkah tersebut untuk mengetahui, apakah ada kerugian negara dalam program tersebut. Ia mengaku, secara kasat mata pengadaan bibit kedelaiA�A�dengan anggaran miliaran rupiah itu bermasalah.

a�?Bibit yang dibagikan kepada kelompok tani tidak tumbuh karena kadar airnya tinggi,a�? jelasnya.

Ia memastikan seluruh kelompok tani yang menerima bibit subsidi itu akan dipanggil. Karena diyakini, tidak semua bibit yang dibagikan itu tidak tumbuh.

a�?Sementara ini kita masih fokus mengumpulkan keterangan dari sejumlah kelompok tani. Untuk dinas pertanian belumA�saatnya dipanggil,a��a�� tegasnya.

Sebelum memanggil Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Dispertapan), lanjut dia, pihaknya harus memperkuat data dan keterangan. Ericson optimis bisa menyelesaikan kasus pengadaan bibit kedelai itu.

a�?Saya harap kelompok tani siap menjadi saksi. Minimal menunjukan jumlah bibit Kedelai yang diterima,a��a�� harapnya.

Sementara, Dispertapan Kabupaten Bima terkesan cuci tangan. Mereka menyebutkan BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih) sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengadaan bibit kedelai tersebut.

Alasannya, dispertapan hanyaA�menyalurkan benih dari BPSB kepada kelompok tani. Soal kualitas bibit, bukan tanggung jawabnya.

a�?Bibit subsidi 500 ton itu ditentukan BPSB melalui uji laboratorium. Kalau ada masalah, itu tanggung jawab BPSB,a�? kilah Kepala Dispertapan Kabupaten Bima M Tayeb, kemarin.

Menurut dia, pengadaan benih itu sepenuhnya wewenang BPSB. Mulai dari menetapkan penangkar, pengawasan, sampai menetapkan bibit siap tanam.

a�?Kami hanya membantu dan mendampingi. Itu pun, saat memilih penangkar,a�? katanya.

Dengan demikian, semua persoalan yang berkaitan dengan benih menjadi urusan BPSB Kabupaten Bima, bukan Dispertapan. Masalah ini, katanya, perlu diluruskan apalagi ditemukan bibit rusak pada sejumlah kelompok tani.

a�?Yang menilai dan mengeluarkan label bibit itu adalah BPSB, bukan Dispertapan,a�? dalihnya lagi.

Ia mengaku, tahun 2016 Kabupaten Bima mendapat kucuran anggaran sebesar Rp 26 miliar dari dana Tugas Pembantuan (TP). Anggaran itu dialokasikan untuk pengadaan bibit Kedelai untukA�A�Musim Kemarau Pertama (MK-1), MK-2 dan Musim Hujan Pertama (MH-1).

Dari anggaran Rp 26 miliar itu, sambung dia, baru setengah yang telah dicairkan pemerintah pusat. Sisanya, belum dicairkan.

a�?Anggaran yang sudah cairkan itu untuk pengadaan bibit MK-1,a�? sebutnya. (dam/mch/r1)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost