Lombok Post
Headline Sumbawa

Warga Tolak Penggusuran Lahan Mentingal

TOLAK PENGGUSURAN: Massa FKR dan warga Kecamatan Plampang menggedor Kantor Bupati Sumbawa, kemarin (2/6)

SUMBAWA – Penggusuran lahan pertanian warga di kawasan Mentingal, Kecamatan Plampang mendapat penolakan dari warga. Mereka meminta aktivitas tersebut dihentikan.

Tuntutan itu disampaikan massa yang tergabung dalam Front Keadilan Rakyat (FKR) dan warga Kecamatan Plampang di depan Kantor Bupati Sumbawa, kemarin (2/6).

Sebelum menggedor pemda, pendemo yang koordinir Cempe Sastrawan longmarch dari Lapangan Pahlawan menuju Kantor Bupati.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. Sepanjang jalan, massa secara bergantian orasi. Mereka mempersoalkan penggusuran lahan pertanian yang digarap warga tersebut. Penggusuran ini dilakukan PT Sumbawa Bangkit Sejahtera (SBS).

Sastrawan mengatakan, kawasan Mentingal sudah digarap warga sejak lama. Namun, sekitar dua tahun lalu PT SBS datang dan mengklaim lahan tersebut.

Perusahaan itu mengaku telah menguasai lahan tersebut berdasarkan SK dari bupati yang menjabat saat itu.

a�?Seharusnya kekayaan alam dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tapi ini malah untuk kepentingan perusahaan tertentu,a�? katanya dalam orasinya, kemarin.

Karena itu, pihaknya menuntut agar pemerintah menolak keberadaan PT SBS di Sumbawa. Pihaknya juga meminta pemerintah segera menghentikan penggusuran itu.

a�?Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena kerap mendapatkan intimidasi dari perusahaan,a�? sebutnya.

Salah seorang warga Sadri mengatakan, luas lahan yang dijadikan lokasi pertanian sekitar 200 hektar. Masyarakat sudah menggarap lahan itu selama sembilan tahun. Untuk menyelesaikan persoalan ini, ia mengaku masyarakat telah bertemu dengan pihak perusahaan.

Namun pihak perusahaan mengklaim telah membeli lahan dari Bupati Sumbawa yang menjabat saat itu.

a�?Bapak mau lawan bupati. Itu kata pimpinan perusahaan itu kepada saya,a�? ungkap Sadri mengutip ancaman dari pimpinan perusahaan tersebut.

Pihak perusahaan juga mengancam jika warga menolak penggusuran maka akan diseret ke penjara. Sadri mengaku, ada rekannya yang mencoba untuk menghentikan penggusuran. Namun rekannya itu dipolisikan dan sekarang divonis selama tujuh bulan penjara.

a�?Kami tidak memegang sertifikat mengenai lahan itu. Karena warga hanya membuka hutan di kawasan itu untuk bertani,a�? akunya.

Kedatangan pendemo disambut Wakil Bupati Sumbawa H Mahmud Abdullah. Perwakilan pendemo diajak berdialog di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Sumbawa.

Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mengatakan, pihaknya belum mengetahui dengan pasti persoalan ini. Sebab, izin kepada perusahaan itu diberikan bupati sebelumnya.

a�?Kami masih membutuhkan kejelasan dari masyarakat,a�? katanya dihadapan pendemo.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya segera menggelar pertemuan dengan pihak terkait lainnya untuk membahas persoalan ini. Wabup juga meminta daftar nama warga yang menguasai lahan tersebut. Sehingga bisa dipastikan apakah yang bersangkutan benar-benar pemilik lahan atau tidak.

a�?Berikan kami datanya terlebih dahulu dan akan kami pelajari,a�? kata wabup. (run/r1)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost