Lombok Post
Bima - Dompu

Aturan Ribet, Ambil Batu Harus Izin Gubernur

M Farid
M Farid

DENPASAR – Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menilai aturan yang berlaku di Indonesia menghambat iklim investasi. Karena, pengurusan izin sangat ribet.

Hal tersebut diungkapkan saat membuka rapat koordinasi komisariat asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia wilayah IV.

a�?Ini fakta dan hasil penelitian,a�? katanya dalam rapat yang berlangsung di Hotel Inna Grand Bali Beach, kemarin (3/6).

Menurut dia, banyak aturan yang dibuat malah membuat iklim investasi terhambat. Karena dalam pengurusan izin, prosesnya sangat berbelit. Rentan waktunya juga tidak jelas.

Belum lagi, sambung dia, aturan yang tumpang tindih membuat investor maupun masyarakat bingung.

a�?Investor dan masyarakat tidak tahu harus mengacu pada aturan yang mana. Bahkan aturan yang dibuat daerah bertentangan dengan pusat,a�? jelasnya.

Sementara Asisten I Setda Kota Bima M Farid mengamini pernyataan Sumarsono. Aturan yang ada lebih rumit dan berbelit-belit.

a�?Sangat banyak aturan di negara kita ini, bahkan ada aturan yang bertentangan satu sama lain. Itu juga membuat proses pelayanan pada warga terlambat,a�? akunya.

Salah satunya terkait izin galian C. A�Menurut dia, izin galian tersebut sudah dialihkan Pemerintah Provinsi NTB.

Sehingga, bagi warga yang ingin mengambil batu atau tanah harus menunggu rekomendasi gubernur.

a�?Sampai kapan izin tersebut keluar, itu juga belum pasti. Masa urusan batu saja harus gubernur,a�? tanya Farid.

Ia menambahkan, untuk mempermudah pengurusan izin seharusnya dikembalikan ke daerah saja. a�?Pemerintah daerah yang lebih tahu tentang kondisi wilayah,a�?A� tandasnya. (nk/r1)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara