Lombok Post
Praya

Guru SD Dapat Rp 100 Ribu Perbulan

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT

PRAYA – Kabar gembira bagi para guru honorer Sekolah Dasar (SD), di seluruh Lombok Tengah (Loteng). Karena, Bupati HM Suhaili FT akan mengeluarkan kebijakan penerbitan surat keputusan (SK) khusus, yang ditandatanganinya langsung.

Selanjutnya, dokumen itu akan diberikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

DenganA� SK tersebut yaitu, Pemkab akan menyiapkan anggaran di APBD, guna diberikan kepada guru bersangkutan. Rencananya, Rp 100 ribu per bulan per guru.

a�?Jangan lihat nilai uangnya. Tapi, manfaat dari SK yang saya tandatangani itu,a�? kata Suhaili, kemarin(3/6).

Manfaatnya, kata Suhaili dapat dijadikan dokumen untuk melengkapi dan mendorong syarat pengajuan tunjangan sertifikasi. Bagi yang mengantonginya, maka akan berpeluang. Pemkab pun akan berkoordinasi dengan pusat, agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Apalagi, lanjutnya pusat melalui Kementerian Pendidikan, sedang mensosialisasikan tentang Guru Garis Depan (GGD), sesuai surat edarannya Nomor 2066/A.A3/KP/2016, tertanggal 1 Juni 2016.

Maksudnya, mereka akan membuka pintu selebar-lebarnya, bagi guru-guru yang siap ditempatkan di daerah terpencilA� sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

a�?Itu salah satu kebijakan dari pusat. Sedangkan, kebijakan kita di daerah yaitu, SK yang saya maksud,a�? kata orang nomor satu di Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut.

Untuk itulah, kata Suhaili para guru honorer SD dimana pun berada, agar tetap semangat bekerja mendidik para generasi penerus bangsa. Karena, selama pengabdiannya dijalankan dengan tulus ikhlas, maka pada saatnya pengabdian itu akan dibalas setimpal. a�?Tunggu saja,a�? katanya.

Mantan Ketua DPRD NTB itu mengaku, sampai saat ini, Loteng masih kekurangan guru SD PNS. Di satu sisi, Pemkab ingin merekrut secara besar-besaran para guru honorer tersebut, sebagai abdi negara. Di sisi lain, terbentur anggaran. Sehingga, jalan satu-satunya melalui penerbitan SK atau menunggu kebijakan pusat.

Karena selama ini, pihaknya melihat dan mendengarkan langsung, bahwa sebagian besar guru honorer SD hanya mendapatkan gaji seadanya, dari pengelolaan dana BOS. Bahkan, ada yang murni mengabdi atau tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya itu.

Jika 6 ribu guru honorer SD saja diberlakukan kebijakan tersebut, tambah Suhaili, maka Pemkab wajib menyediakan anggaran yang dimaksud sebesar Rp 6 miliar per tahun. Namun, jika kondisi keuangan daerah sehat dan baik, maka tidak tutup kemungkinan honor ditingkatkan.

a�?Insya Allah, kebijakan ini akan kita berlakukan di APBD murni tahun 2017 mendatang. Anggarannya dibahas akhir tahun ini juga,a�? lanjutnya.

Lagi-lagi, pihaknya menekankan agar, para guru bersangkutan tidak melihat dan memandang besaran honor yang diterimanya tersebut. Melainkan, manfaat Sk itu sendiri. a�?Idealnya, guru SD PNS itu sembilan orang.

Enam orang diantaranya guru kelas, ditambah masing-masing satu orang guru PAI, olahraga dan kepala sekolah (kasek),a�? sambung Kabid Dikdas Dinas Dikpora H Sumum, terpisah.

Saat ini, tambah Sumum guru PNS per SD antara 3-4 orang saja. Sisanya, guru tidak tetap (GTT). Sedangkan, jumlah lembaga pendidikan tingkat SD sendiri sebanyak 590 unit.

a�?Mudah-mudahan ada kebijakan pusat, yang membantu kita untuk mendorong kualitas dan kuantitas guru SD,a�? katanya.(dss/r3)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost