Headline Praya

Perda Desa Belum Merata

PRAYA – Beberapa desa di Lombok Tengah (Loteng), mengaku belum menerima salinan Perda Nomor I Tahun 2016 tentang, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Apalagi, sosialisasi.

a�?Padahal, aturan itu sangat penting sebagai acuan kami mengontrol pengelolaan anggaran desa, Pilkades dan lain-lain menyangkut urusan desa,a�? kata Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Langko Janapria Muhammad Hatta, kemarin(3/6).

Acuan yang digunakan selama ini, kata Hatta yaitu Undang-undang tentang desa. Selebihnya, tidak ada. Dia memandang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) atau bagian hukum Setda Loteng, tidak bekerja maksimal mensosialisasikan Perda yang dimaksud. Padahal, sudah lama disahkan.

a�?Kami justru baru tahu kalau pemerintah sudah memiliki payung hukum tersebut, setelah ada kunjungan dari Komisi I DPRD Loteng,a�? sindir Hatta.

Sehingga, dalam pertemuan singkatA� dengan DPRD beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku kaget begitu mendengar dewan menyebutkan Perda I Nomor 2016 itu.

a�?Kami minta BPMD dan bagian hukum mengkopy sebanyak-banyaknya Perda itu. Kok sampai ada desa yang belum tahu,a�? sambung Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar.

Bila perlu, tambah Qomar dinas dan instansi terkait menggelar bimbingan teknis. Dengan cara, mengundang seluruh kepala desa (kades) dan aparatur desa lainnya.

a�?Karena diaturan itu, banyak membicarakan soal penyelenggaraan pemerintah desa. Tidak saja anggaran, tapi urusan kebijakan,a�? katanya.

Yang tidak kalah pentingnya, kata politisi Demokrat tersebut yaitu, tata aturan pelaksanaan Pilkades. Sehingga, dia meminta agar BPMD secepatnya bergerak. Jika tidak, justru menjadi masalah dikemudian hari.

a�?Tolong ini diperhatikan dan dilaksanakan,a�? tegasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali mengaku, BPMD dan instansinya sudah keliling ke beberapa desa, guna membagikan salinan Perda sembari mensosialisasikan secara rinci penjelasan pasal per pasal.

a�?Malah ada juga desa yang datang ke kami meminta kopiannya,a�? ujarnya, terpisah.

Soal adanya sejumlah desa yang belum mengetahui Perda tersebut, pihaknya berjanji akan jemput bola, menyisir 139 desa/kelurahan di seluruh Loteng.

Bila perlu, sosialisasi akan digelar secara besar-besaran di kantor BPMD. a�?Ditunggu saja,a�? kata Mutawali.(dss/r3)

Related posts

Tradisi Madaq di Pantai Kuta Akan Dikemas Menarik

Redaksi Lombok Post

Begini Nih, Kalau Mau Enaknya Saja

Iklan Lombok Post

Dilema Profesionalisme Militer

Redaksi Lombok post

Leave a Comment