Lombok Post
Headline Praya

Perda Desa Belum Merata

PRAYA – Beberapa desa di Lombok Tengah (Loteng), mengaku belum menerima salinan Perda Nomor I Tahun 2016 tentang, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Apalagi, sosialisasi.

a�?Padahal, aturan itu sangat penting sebagai acuan kami mengontrol pengelolaan anggaran desa, Pilkades dan lain-lain menyangkut urusan desa,a�? kata Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Langko Janapria Muhammad Hatta, kemarin(3/6).

Acuan yang digunakan selama ini, kata Hatta yaitu Undang-undang tentang desa. Selebihnya, tidak ada. Dia memandang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) atau bagian hukum Setda Loteng, tidak bekerja maksimal mensosialisasikan Perda yang dimaksud. Padahal, sudah lama disahkan.

a�?Kami justru baru tahu kalau pemerintah sudah memiliki payung hukum tersebut, setelah ada kunjungan dari Komisi I DPRD Loteng,a�? sindir Hatta.

Sehingga, dalam pertemuan singkatA� dengan DPRD beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku kaget begitu mendengar dewan menyebutkan Perda I Nomor 2016 itu.

a�?Kami minta BPMD dan bagian hukum mengkopy sebanyak-banyaknya Perda itu. Kok sampai ada desa yang belum tahu,a�? sambung Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar.

Bila perlu, tambah Qomar dinas dan instansi terkait menggelar bimbingan teknis. Dengan cara, mengundang seluruh kepala desa (kades) dan aparatur desa lainnya.

a�?Karena diaturan itu, banyak membicarakan soal penyelenggaraan pemerintah desa. Tidak saja anggaran, tapi urusan kebijakan,a�? katanya.

Yang tidak kalah pentingnya, kata politisi Demokrat tersebut yaitu, tata aturan pelaksanaan Pilkades. Sehingga, dia meminta agar BPMD secepatnya bergerak. Jika tidak, justru menjadi masalah dikemudian hari.

a�?Tolong ini diperhatikan dan dilaksanakan,a�? tegasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali mengaku, BPMD dan instansinya sudah keliling ke beberapa desa, guna membagikan salinan Perda sembari mensosialisasikan secara rinci penjelasan pasal per pasal.

a�?Malah ada juga desa yang datang ke kami meminta kopiannya,a�? ujarnya, terpisah.

Soal adanya sejumlah desa yang belum mengetahui Perda tersebut, pihaknya berjanji akan jemput bola, menyisir 139 desa/kelurahan di seluruh Loteng.

Bila perlu, sosialisasi akan digelar secara besar-besaran di kantor BPMD. a�?Ditunggu saja,a�? kata Mutawali.(dss/r3)

Berita Lainnya

Nahas, 11 Penumpang Pikap Terjatuh, Dua Tewas

Redaksi LombokPost

Kelelahan, Enam PPS Tumbang

Redaksi LombokPost

PSU Rentan Money Politic

Redaksi LombokPost

Kinerja Dewan Mengecewakan, Pembahasan Raperda Sangat Minim

Redaksi LombokPost

Pemerintah Sosialisasi Pembangunan Jalan LIA-KEK

Redaksi LombokPost

Job Fair Sediakan 5.255 Lowongan

Redaksi LombokPost

Sarankan Pelatihan Singkat untuk Pekerja KEK Mandalika 2020

Redaksi LombokPost

Loteng Termasuk Pengirim TKI Illegal Terbesar

Redaksi LombokPost

Telkomsel Optimalkan Jaringan di Lebih dari 1.400 Titik Penting

Redaksi Lombok Post