Lombok Post
Headline Politika

Gerindra Kutuk Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

GIRI MENANG – Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak. Ironisnya, angkanya terus meningkat setiap tahun.

Kebijakan Presiden RI Joko Widodo dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) diharapkan bisa meminimalisir kejadian tersebut.

Melihat fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Partai Gerindra melalui organisasi sayapnya DPD Perempuan Indonesia Raya (PIRA) NTB mengadakan diskusi, Sabtu (4/6).

Acara ini ikut menyoroti revisi UU Perlindungan Anak yang saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat.

Ketua DPD Gerindra NTB Willgo Zainar mengatakan, kekerasan seksual terhadap anak bukanlah kejahatan biasa. Melainkan aksi kejahatan luar biasa.

a�?Gerindra mengutuk keras perbuatan seperti itu,a�? tegasnya.

Menurut Willgo, kekerasan seksual terhadap anak layaknya fenomena gunung es. Meski saat ini tercatat jumlah yang cukup banyak, namun ia meyakini kondisi faktualnya bisa lebih banyak.

a�?Yang tercatat itu pun karena pelaporan, yang belum ketahuan pasti lebih banyak lagi. Dan itu menjadi tugas kita bersama untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual ini,a�? tegas Willgo.

Upaya pengurangan angka kekerasan terhadap anak, lanjut dia, harus diwujudkan pemerintah daerah melalui anggaran. Postur anggaran Pemkab Lobar sangat jauh dari ideal.

Hanya Rp 25 juta dianggarkan untuk pencegahan kasus tersebut.

a�?Jauh dari ideal. Harus ada pro anggaran terkait persoalan sosial seperti ini,a�? tandas Willgo.

Terkait revisi UU perlindungan anak, harus seimbang. Antara sanksi hukum bagi pelaku dan tindakan preventif.

a�?Tidak bisa kita hindari aspek penegakan hukum, tapi jangan juga kita kesampingkan tindakan preventif,a�? ujarnya.

Kebijakan Presiden RI Joko Widodo mengenai Perpu tentang kekerasan seksual pada anak pun sempat disinggung Willgo.

Dia menegaskan mendukung penuh. Namun mengharapkan agar Perpu ini tidak sebatas wacana saja.

a�?Masih sebatas wacana, tapi kita harapkan bisa direalisasikan untuk memberi efek jera bagi pelaku,a�? katanya.

Menanggapi itu, salah seorang peserta diskusi Maia Rahmayati mengatakan, hukuman kebiri tidak lantas akan menghilangkan persoalan kekerasan seksual terhadap anak.

Namun tetap terselip harapan, adanya hukuman tersebut bisa mengurangi angka kekerasan.

Selain itu, dia juga meminta adanya perubahan cara pandang dan pendidikan. Tidak saja menyuruh perempuan untuk berpakaian sopan, tapi harus mendidik laki-laki untuk bisa berpikiran sopan.

Sementara itu, Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lobar dr. AAN Putra Suryanatha mengatakan, anak-anak merupakan aset bangsa.

Dia berharap ada semacam perlindungan yang tegas bagi mereka khususnya terhadap aksi-aksi kejahatan semacam itu.

Meski demikian dr. AAN sempat mengeluhkan anggaran minim yang diberikan Pemkab Lobar terhadap P2TP2A Lobar.

Dari pengajuan anggaran sebesar Rp 60 juta, yang disetujui hanya Rp 25 juta. a�?Kami kesulitan dengan minimnya anggaran untuk itu,a�? keluhnya.

Terkait anggaran yang minim, Ketua DPD PIRA NTB dan Anggota DPRD Lobar Hj Nurhidayah mengatakan, nilai tersebut karena ada revisi dari eksekutif sendiri. Meski demikian, dia berjanji akan melakukan koordinasi dengan pemkab.

a�?Kita berharapnya anggaran untuk pencegahan kekerasan terhadap anak bisa menjadi prioritas eksekutif,a�? ujarnya.A� (dit/r9/)

Berita Lainnya

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Baru Satu Kabupaten Ajukan UMK

Redaksi LombokPost