Lombok Post
Giri Menang

Samara Bilang, Jangan Jadikan Kami Alat Proyek

KAUM DIFABEL: Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa menyapa penyandang tuna netra dan anak-anak dalam kunjungan ke Yayasan Satelit Masa Depan Negara (Samara) di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (5/6).

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa begitu terkejut mendengar pernyataan Fitri Nugraha Ningrum. Pembina Yayasan Satelit Masa Depan Negara (Samara) ini dengan gamblang menyatakan, bahwa selama ini penyandang disabilitas dijadikan alat untuk mendapatkan proyek. Kok bisa? Berikut ceritanya.

***

UNDANG – undang tentang penyandang disabilitas telah dimiliki Indonesia. Keberadaan UU ini menjadi jaminan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga akses fasilitas.

Tetapi, sejak berlakunya UU Nomor 8 tahun 2016 sejak April lalu, tidak ada perbedaan perlakuan yang diterima kaum difabel. Perlakuan diskriminasi masih diterima penyandang disabilitas. Tak jauh berbeda seperti sebelum adanya aturan hukum tersebut.

Guna mengubah itu, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa bertandang ke Kediri, Lombok Barat, Minggu (5/6).

Mengunjungi yayasan Satelit Masa Depan Negara (Samara) yang memperjuangkan hak penyandang disabilitas di seluruh NTB.

Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, sepak terjang Samara Lombok patut diapresiasi. Bisa memberikan inspirasi yang luar biasa dan contoh bagi pemerintah daerah.

a�?Semoga Bu Fitri (Pembina Yayasan Samara, Red) tetap sehat, bisa meyumbangkan seluruh ide cemerlangnya, sukses memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat,a�? kata Khofifah.

Samara Lombok, lanjut Khofifah, memberi bukti, penyandang disabilitas bisa bersaing. Meski di tengah keterbatasan, dengan tekad dan semangat besar, dapat memberikan pelayanan pendidikan.

a�?Ini menjadi inspirasi Ramadan yang luar biasa,a�? ujarnya.

Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) NTB Fitri Nugraha Ningrum mengungkapkan, adanya UU tentang penyandang disabilitas, sempat memberi angin segar bagi kawan-kawanA� difabel.

Untuk merasakan hak-hak yang selama ini tidak diperoleh akibat keterbatasan mereka.Tetapi UU tersebut rupanya belum diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah daerah.

Tidak ada peran pemerintah, mulai tingkat provinsi hingga desa, untuk bisa menegakkan hak penyandang disabilitas.

a�?Semoga UU itu tidak menjadi macan kertas,a�? ujar Fitri yang juga pembina di Samara Lombok.

Fitri mengatakan, sejauh ini peran pemerintah hanya pada sebatas program kerja. Namun program kerja ini pun lebih banyak dipaksakan. Tidak sesuai dengan kebutuhan kaum disabilitas.

a�?Teman-teman ini cuma dijadikan alat proyek saja. Program yang tidak sesuai dipaksakan kepada kami. Tak jarang pula setelah program tidak ada follow up yang dilakukan instansi terkait,a�? kritik Fitri.

Perlakuan diskriminatif kerap diterima kaum disabilitas. Tidak hanya satu, bahkan hampir di seluruh aspek kehidupan.

Mereka masih kesulitan akses bermasyarakat, fasilitas umum, pendidikan, bersaing dalam industri, serta interaksi sosial.

a�?Di Lombok masih belum terbentuk suasana yang benar-benar memperhatikan penyandang disabilitas seperti kami,a�? katanya.

Untuk akses pendidikan saja, lanjut dia, hanya 30 persen penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan sekolah luar biasa (SLB).

a�?Setelah lewat SLB ini pun tidak ada kelanjutan lagi, karena memang tidak diakomodir pemerintah,a�? terangnya.

Adanya program pendidikan inklusi di NTB pun tidak mengubah itu. Kata Fitri, belum ada tindakan riil dari pemerintah daerah dalam menjalankan program pendidikan inklusi.

a�?Lebih parahnya, ada salah satu sekolah yang menganggap bahwa kami ini sebagai lahan untuk memperoleh dana besar,a�? ujar dia.

Menurut Fitri, kalau perlakuan diskriminatif diciptakan sendiri oleh institusi atau pemerintah daerah, bagaimana dengan di masyarakat.

Padahal penyandang disabilitas mengharapkan mereka dapat berinteraksi dengan nyaman di tengah kehidupan sosial bermasyarakat.

Kedatangan Menteri Sosial, kata Fitri, memberikan ketenangan bagi difabel. Menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mampu berkarya dan bersaing.

Dia juga berharap mata pemerintah provinsi hingga desa terbuka. Dimana pejabat sekelas menteri mau datang berkunjung, di tengah tidak adanya perhatian pemerintah daerah terhadap kaum disabilitas.

a�?Bu menteri yang jauh saja memperhatikan kami, ini yang dekat malah tidak ada perhatian sama sekali,a�? keluhnya.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI Nahar mengatakan, UU tentang penyandang disabilitas akan memaksa pemerintah untuk memperhatikan hak difabel.

Termasuk meminta pemerintah daerah untuk bisa memberikan postur anggaran yang layak terhadap program yang menyasar penyandang disabilitas.

Pada kesempatan ini, Kemensos RI memberikan bantuan berupa uang pembinaan untuk budidaya jamur sebesar Rp 25 juta, uang pembinaan untuk anak-anak binaan Samara Lombok sebesar Rp 35 juta, dan 150 bingkisan sajadah.(Wahidi Akbar/Giri Menang)

Berita Lainnya

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost

HUT SMAN 1 Gerung Meriah

Redaksi LombokPost

Pariwisata Senggigi Diyakini Pulih Lebih Cepat

Redaksi LombokPost

9.345 Orang Tertahan di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Bupati Bela PT Tripat

Redaksi LombokPost