Lombok Post
Headline Kriminal

Djohan Sjamsu Penuhi Panggilan Jaksa

BERIKAN STATEMEN : Mantan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan pernyataan terkait pemeriksaan yang dijalani di Kejati NTB, kemarin (7/6).

MATARAM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengagendakan pemeriksaan untuk Mantan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Djohan Sjamsu dan Mantan Plt Bupati, Ashari kemarin (7/6).

Namun, dari kedua mantan penguasa KLU itu hanya Djohan saja yangA� memenuhi panggilan Kejati NTB. Sementara Ashari tak datang.

Dari pantauan koran ini, Djohan datang menggunakan mobil Toytota Fortuner hitam DR 70 SJ pukul 09.00 Wita.

Kasipenkum Kejati NTB I Made Sutapa menyebut Djohan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran Dana Bansos KLU 2015.

Jaksa ingin mengkomfirmasi sejumlah data yang didapat dari sejumlah pemeriksaan saksi-saksi terdahulu.

a�?Ada perbedaan (keterangan). Namun, saya tidak bisa sebutkan dimana perbedaannya itu,a�? kata Sutapa.

a�?Kita masih perkuat alat bukti dulu. Saya yakin penanganan kasus ini akan cepat diselesaikan,a�? ungkapnya.

Sementara, mantan Plt Bupati, Ashari akan dipanggil ulang. Jika tiga kali tidak memenuhi panggilan, Ashari akan dipanggil paksa.

a�?Ini sudah panggilan kedua. Namun pemanggilan pertama Ashari hadir,a�? ujarnya.

Sementara itu kepada wartawan Djohan merasa tidak mengetahui tentang penggunaan dan penyaluran bansos itu.

Karena anggaran tersebut cair setelah dirinya lepas dari jabatan Bupati KLU.A� Sementara lanjutnya, anggaran itu cair bulan oktober. Sehingga, Djohan mempertegas bahwasanya ia tidak mengetahui aliran dana tersebut.

a�?Saya selesai menjabat sebagai bupati sejak 2 Agustus,a�? katanya usai diperiksa jaksa.

a�?Kalau mau tahu secara detail soal penyalurannya, silahkan tanyakan kepada Plt Bupati dan Sekda,a�? sambungnya.

Djohan juga menjelaskan, pelaksanaan pencairan bansos dilarang dan tidak boleh sebelum pilkada. Sementara Djohan mundur sebelum pilkada.

a�?Berulang kali saya katakan. Saya tidak tahu menahu soal aliran dana bansos,a�? ungkapnya.

Ia mengaku, penyaluran anggaran dana bantuan itu dicairkan melalui APBD murni tahun 2015. Sementara pada saat ia menjabat dana tersebut belum cair.

a�?Anggaran itu cair bersama dengan anggaran tambahan dan bukan saya yang mencairkan,a�? ucapnya.

Diketahui, berdasarkan nomenklatur tahun anggaran 2015, bansos ini berasal dari APBD murni dan perubahan. Untuk APBD murni dianggarkan Rp 3,7 miliar.

Kemudian pada APBD perubahan muncul nomenklatur bansos sebesar Rp 10,2 miliar.A� Total bansos tahun 2015 sebesar Rp 14 miliar lebih. Dari dana itu terealisasi Rp 13,2 miliar.

Masih terkait Bansos, Kepala Dinas Sosial KLU dijadwalkan akan diperiksa hari ini (8/6). Pemeriksaan itu untuk mempertegas aliran dana bansos. Pasalnya, kadis itu bertindak selaku penyaluran dana.

a�?Besok pagi (hari ini,red) kita akan periksa kadisnya,a�? Kata Kasipenkum Kejati NTB I Made Sutapa.

Pemeriksaan kepala dinas sosial akan memberikan jalan terbuka terkait dengan aliran dana bansos itu. Dengan begitu, penanganan kasus itu akan semakin jelas. a�?Mudah-mudahan saja, kepala dinasnya hadir,a�? ungkapnya. (arl/r3)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost