Headline Metropolis

SDM Memble, SKPD Tekor!

Yance Hendra Dirra

MATARAM – Kota Mataram memang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, ada sejumlah catatan merah yang diterima.

Data yang diperoleh Lombok Post memperlihatkan, catatan WTP Kota Mataram tersebar di banyak SKPD. Itu meliputi, Kelebihan pembayaran dan kekuarang volume, kekeliruan menghitung denda keterlambatan dan terkait laporan perjalanan dinas.

Akibatnya, Kota Mataram harus membayar ganti rugi sekitar Rp 363 Juta, jika ingin predikat WTP 2016 lalu, aman.

Pemkot akhirnya memilih mengembalikan Rp 363 juta yang tersebar di berbagai SKPD itu ke Kas Daerah. Kota Mataram pun, meraih WTP.

a�?Iya semua sudah kita kembalikan ke kas daerah,a�? kata Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra.

Yance menyebutkan adanya catatan-catanan ini murni karena human error. Dalam kasus adaya kelebihan pembayaran, padahal volume kurang, lebih karena persoalan teknis di lapangan. Ia menegaskan, kekeliruan-keliruan yang terjadi, bukan by design atau disengaja.

a�?Itu angkanya kan kecil-kecil. Kalau by design, harusnya kan besar-besar. Misal nilai proyek puluhan miliar, lalu ngambil (keuntungan) satu miliar, baru saya marah,a�? imbuhnya.

Persoalan ini, lebih karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang perlu pembenahan. Sehingga, kedepan Yance merasa perlu harus ada pembenahan kemampuan SDM, baik dengan menambah atau mengupgrade pengetahuan SDM.

a�?Harus ada peningkatan SDM, karena human error ya obatnya peningkatan SDM,a�? ulasnya.

Terutama, pemberian pendidikan pada tenaga pengawas. Karena, harus berkesesuaian dengan parameter yang digunakan para auditor. Begitu halnya, juga dalam banyaknya kasus tiket perjalanan dinas.

Yance menyebut, itu murni kesalahan para travel yang ternyata masih suka mencari untung lebih dari perjalanan dinas pegawai pemerintah.

a�?Makanya dengan para travel, juga kami berencana untuk memanggil, agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Mereka cari untung lebih, kita yang kena batunya. Kita kan tidak tahu (harga tiket) di lapangan,a�? tandasnya.

Plt Sekda Kota Mataram, Effendy Eko Saswito, mengatakan catatan-catatan dari BPK tetap akan menjadi refrensi buat semua SKPD dalam pengelolaan keuangan.

Adanya sistem pelaporan keuangan yang berubah dari cash basis ke akrual basis, mengakibatkan SDM pegawai pemerintahan tergagap-gagap. Sehingga perlu untuk di tingkatkan lagi.

a�?Kita akan lakukan pelatihan, pendidikan dan pendampingan yang insya Allah dianggarkan melalui APBD perubahan ini. Sehingga di tahun 2017, SKPD kita sudah siap dengan pengelolaan akrual basis itu,a�? imbuhnya.

Ia juga berharap nanti bisa menjalin kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penyusuan laporan yang sesuai dan memenuhi standar akuntabilitas.

a�?Kan mereka (KAP) yang audit, kita minta mereka yang ajarkan caranya,a�? tandasnya.(cr-zad/r6)

Related posts

PKL Senang, Warga Semringah

Redaksi Lombok Post

KPU Kukuhkan Kemenangan SUKMA

Ada Pejabat Berpeluang Nonjob

Redaksi Lombok Post

Leave a Comment