Lombok Post
Metropolis

Serba Setengah Hati

Disebut punya hak dan diatur undang-undang, rupanya belum cukup bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Apa boleh buat. Pemerintah memang masih setengah hati menunaikan kewajibannya.

***
KEPALA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Barat HM Syukron mengatakan, secara khusus saat ini belum ada alokasi anggaran terhadap ABK di daerahnya.

Dia mengatakan, secara umum hanya terdapat dana untuk bantuan penyandang disabilitas. Namun, bantuan ini diberikan untuk penyandang disabilitas dengan kategori disabilitas berat.

a�?Khusus bagi orang cacat berat dan yang tidak mampu, ada bantuan sebesar Rp 300 ribu,a�? ujarnya.

Bantuan itu bukan dari dana daerah. Tapi merupakan anggaran pusat yang didistribusikan Pemkab kepada penyandang difabel di Lombok Barat. Sebanyak 185 orang mendapat uang sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya.

Sedangkan untuk penyandang disabilitas yang masih produktif, lanjut Syukron, terdapat bantuan untuk modal usaha. Rencananya di triwulan ketiga ini, baru ada pencairan untuk bantuan tersebut.

a�?Nilainya sekitar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta tiap kelompok,a�? kata dia.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI Nahar kemarin mengatakan, saat ini penyandang disabilitas bisa lebih keras menuntut hak-haknya. Ini dikarenakan sudah diketoknya UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

a�?Sudah ada payung hukumnyaA� terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas,a�? kata dia.

Keberadaan UU ini, memang menjadi jaminan penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya. Mulai dari hak hidup, pekerjaan, hingga pendidikan.

Nahar melanjutkan, UU tentang penyandang disabilitas akan memaksa pemerintah untuk memperhatikan hak difabel. Termasuk meminta pemerintah daerah untuk bisa memberikan postur anggaran yang layak terhadap program yang menyasar penyandang disabilitas.

a�?Dan semuanya memang diatur di dalam UU tersebut,a�? ujarnya.

Untuk hak pendidikan misalnya. Nahar mengatakan, akan menjadi tugas dari Dinas Pendidikan di masing-masing daerah untuk dapat memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

a�?Ada hak bagi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di sekolah umum,a�? tegas dia.

Nantinya, ketika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka akan ada campur tangan pusat di dalamnya. Pusat akan menganggarkan sesuai dengan program yang disusun pemda.

Adanya UU tentang penyandang disabilitas memang memberi angin segar bagi kaum difabel. Tetapi bagaimana implementasinya di lapangan? Pembina Yayasan Satelit Masa Depan Negara (SAMARA) Fitri Nugraha Ningrum mengatakan, belum ada perubahan perlakuan terhadap penyandang disabilitas sejak adanya UU tersebut. Mereka masih merasakan adanya tindakan diskriminatif.

a�?Untuk hal teknis saja, dimana seharusnya pemerintah bisa menyediakan dua pendamping untuk setiap tunanetra, tapi itu tidak bisa dilakukan,a�? kata Fitri.

Belum lagi berbicara masalah pendidikan. Fitri mengungkapkan, pendidikan inklusi yang dicanangkan Pemprov NTB, belum secara riil mengakomodir kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas.

Sebaliknya, penyandang disabilitas lebih banyak dijadikan alat proyek saja. Seluruh sekolah menerima pelajar ABK. Namun setelah diterima, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan.

Inklusi menurut Fitri, adalah proses normalisasi. Kondisi yang ideal bagi ABK. Dimana ABK bisa
bersaing dengan sarana yang aksesibilitas. Seperti gedung sekolah, ruang khusus, guru khusus, hingga psikiater dan dokter.

Selain itu, pelajar non difabel pun harus dikondisikan. Bisa membantu ABK yang merupakan teman mereka sendiri.

a�?ABK yang drop out, itu bukan karena mereka tidak mampu bersaing. Melainkan karena tidak tahan bully yang dilancarkan teman-teman sekolahnya,a�? ungkap Fitri.

Pada dasarnya, Fitri mendukung pendidikan inklusi yang dicanangkan Pemprov NTB. Hanya saja, harus melibatkan organisasi disabel sebagai fungsi kontrol. Selain itu, jangan dulu untuk menunjuk seluruh sekolah untuk menerima ABK menjadi murid.

a�?Tunjuk satu sekolah dulu sebagai pilot project, kalau berhasil baru disebarkan ke sekolah lain,a�? saran dia.

Dinas Pendidikan pun, seharusnya bisa benar-benar melakukan pendataan terhadap sekolah dan ABK. Bukan mendata jumlah ABK, melainkan apakah ABK telah diberikan layanan khusus pendidikan di setiap sekolah.

Fitri lantas memberi contoh kasus. Baru-baru ini, dia memberikan advokasi terhadap salah satu anak binaannya bernama Siti Zubaidah. Sekolah tempat Siti Zubaidah rupanya kebingungan, pasalnya Siti merupakan tuna wicara.

Sekolah bingung, apakah Siti bisa menjawab soal saat ujian nasional di tahun depan. Hingga akhirnya, sekolah telah bersiap-siap untuk mengeluarkan Siti sebelum pelaksanaan ujian nasional.

a�?Seharusnya sekolah itu memikirkan seperti apa upaya mereka agar Siti bisa menjawab soal, bukan malah memilih jalan untuk mengeluarkan anak didik,a�? kritiknya.

Bukan saja di tingkatan sekolah menengah, penyandang disabilitas mendapat perlakukan diskriminatif. Di universitas pun mereka mendapat perlakuan serupa.

Padahal, Fitri berani menjamin, penyandang disabilitas yang diterima di universitas tidak membutuhkan fasilitas khusus.

Mereka akan berusaha sendiri untuk mengejar kekurangannya. Menyesuaikan diri dengan pembelajaran teman-teman lainnya.

a�?Seharusnya universitas itu menerima dulu pendaftarannya. Kalau mampu, ya lulus, sebaliknya kalau tidak lulus berarti ya memang tidak punya kemampuan. Jangan kami ini ditutup pintunya dulu sebelum berusaha,a�? tegasnya.

Mengenai UU No 8 tahun 2016, kata Fitri, pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi. Baik kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat.

a�?Sosialisasi saja yang kurang untuk ini. Kami harap pemerintah bisa lebih gencar melakukan itu,a�? tandasnya.

Sementara itu, Kepala Poliklinik Anak RSJ Mutiara Sukma Siti Zulaikha kepada Lombok Post mengatakan, anak autis masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Sehingga, anak-anak itu butuh pengobatan dan penanganan kesehatan kejiwaan.

Dijelaskan Zulaikha anak-anak autis bisa dilihat dari segi tingkah lakunya. “Anak-anak ini biasanya sulit diarahkan. Mereka terlihat asik dengan dunianya sendiri,” terangnya.

Meski anak autis terkadang asik dengan dunianya sendiri, Zulaikha menjelaskan pada dasarnya anak autis hiperaktif. Untuk itu, mereka harus mendapat penangan.

Khusus untuk terapi, Poli Anak RSJ menyiapkan penganan dengan tindakan terapi wicara atau okupasi terapi.

Namun, pada prinsipnya dijelaskan bahwa penanganan anak autis dilakukan dengan memberikan pengalihan dan pelatihan. Bagaimana tingkah laku anak autis yang memiliki kegelisahan bisa teralihkan dengan melakukan sebuah kegiatan.

“Bisa saja dengan memberinya peran sederhana di rumah. Bisa dengan menyapu atau kegiatan sederhana lainnya. Yang penting mereka itu harus dikasih peran dengan pendampingan agar tidak gelisah,” jelas Siti Zulaikha.

Hingga saat ini, penyebab autis masih belum diketahui pasti. Meski banyak dugaan ini disebabkan karena faktor gen.

Karenanya, menangani anak autis dijelaskan petugas harus mengetahui masalah dasarnya. Baru kemudian bisa ditentukan apakah nanti bisa ditangani dengan tindakan terapi wicara, atau terapi okupasi.

Sementara terapis autis Lissyar’i mengatakan pada dasarnya dibutuhkan lembaga khusus yang menangani persoalan anak berkebutuhan khusus tersebut.

Belakangan, keberadaan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dinilai memiliki tatalaksana penanganan anak autis.

Hanya saja, label RSJ diduga menjadi salah satu kendala mengapa masyarakat enggan membawa anaknya untuk terapi.

“Padahal setahu saya RSJ itu punya program teknis penanganan autis. Penanganannya berbeda antara anak berkebutuhan khusus dengan pasien gangguan jiwa,” kata Lissyar’i kepada Lombok Post kemarin(7/6).

Lis panggilan akrabnya menegaskan penanganan anak autis harus dilakukan secara berkesinambungan. Dari sisi klinis,A� melibatkan terapis atau psioterapi, dan ada unsur pendidikan.

Unsur terapis dapat diterapkan pada autis mampu latih sehingga diperlukan rumah terapi khusus. Penanganan autispun tidak seperti anak yang masuk SLB. Sedangkan autis mampu didik merupakan anak autis yang dapat ikut dalam pendidikan formal karena secara kognitif dinilai mampu.

Terkait penanganan autis mampu didik inilah membutuhkan peran Dikpora NTB. “Sehingga seyogyanya dua instansi ini bekerjasama baik RSJ maupun Dikpora NTB. Jalan tengahnya itu sehingga tidak bingung,” ujarnya.

Dikatakan, penanganan autis ini penting meskipun diakui akan menelan dana yang tidak sedikit. Menurut dia, pemerintah NTB melalui dinas terkait perlu menyosialisasikan pentingnya terapi autis. Maka itu, keberadaan tenaga terapis juga diperlukan untuk menopang sekolah terapis khusus autis. (dit/ton/tan/r10)

Berita Lainnya

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost