Lombok Post
Metropolis

Duh, Proyek Rp 5 Miliar Gagal Tender

GAGAL LAGI: Suriadi (Kiri) dan Yulia (Kanan) menjelaskan sejumlah proyek SKPD yang molor, terkena dampak pemotongan DAK 10 persen, Rabu (8/6)

MATARAM – Setelah sebelumnya proyek senilai 3,7 Miliar milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram gagal tender, kini giliran proyek milik RSUD Kota Mataram mengalami hal serupa.

Penyebabnya, bukan karena dokumen peserta lelang yang tidak lengkap. Namun imbas dari pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen oleh pemerintah pusat.

a�?Proyek USG RSUD kota (Mataram),a�? beber Kasubag Program Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Kota Mataram, Baiq Yulia Kusmayanti.

Proyek dipastikan tidak bisa berjalan, sampai tercukupi anggaran dan dilakukan perbaikan. Dengan adanya pemotongan 10 persen itu, DAK yang diterima RSUD Kota Mataram terjun bebas ke angka Rp 4,5 Miliar. Dampaknya, proyek yang sudah dalam proses tender, akhirnya dibatalkan.

a�?Jadi sejumlah SKPD banyak yang menunggu momen ABT (Anggaran Biaya Tambahan), ini,a�? imbuh Yulia.

Bahkan tak hanya RSUD Kota Mataram yang terkena dampak, tender sulit direalisasikan. Bahkan banyak SKPD lainnya, tidak bisa berbuat banyak, sebab was-was menunggu penetapan ABT.

Para SKPD disebut tidak berani berspekulasi melakukan pengurangan dan lelang proyek. Sebab anggaran DAK dari pusat juga ada yang belum final nilainya.

a�?Nggak bisa sekonyong-konyong dia kurangi 10 persen, karena dari pusat belum fix,a�? ulasnya.

Plt Kepala Kabag APP Kota Mataram, M Suriadi membenarkan jika banyak proses paket lelang di Kota Mataram terhambat.

Bahkan hingga menjelang akhir triwulan ketiga tahun anggaran kali ini, proyek yang sudah terlelang baru 23 paket dari total 82 paket. Sementara 59 paket masih terkendala perencanaan dan anggaran.

a�?Kita sudah berusaha bergerak ke semua SKPD, melayangkan surat dan mengingatkan (secara realtime) melalui telpon, untuk memproses paket lelangnya,a�? kata Suriadi.

Untuk diketahui, total anggaran untuk 82 paket, yakni Rp146.286.852.613, dari 21 paket yang sudah terlelang baru terealisasi Rp 39.899.476.500.

a�?Ada dua paket yang sebenarnya sudah dilelang, tapi belum bisa saya hitung realisasi totalnya (untuk 23 paket),a�? tandasnya.

Banyaknya paket lelang yang molor, membuat Bagian APP sejauh ini terus berupaya mencari solusi terbaik, cara agar serapan anggaran bisa maksimal dari awal tahun. Persolan ini memang diakui terus berulang-ulang terjadi.

Karena itu, kedepan Bagian APP berencana untuk memperoses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan catatan anggaran telah tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

a�?Iya ini hasil studi banding kita di Bandung kemarin dan rencananya akan kita terapkan di sini,a�? timpal Yulia.

Nantinya SKPD memang diminta untuk lebih aktif mengajukan SPP berdasarkan DPA. Persoalan klausul, jika ada perubahan anggaran atau lainnya, dapat dituangkan dalam poin-poin kontrak.

a�?Jika ada hal-hal perubahan, bisa melakukan pembatalan atau diteruskan sesuai dengan penyusunan dan anggaran yang ada,a�? imbuhnya.

Harapan kedepannya, lelang sudah bisa dilakukan di akhir tahun, hanya dengan menggunakan RKA (Rencana Kerja). Sehingga memasuki awal tahun, proyek-proyek sudah bisa direalisasikan.

a�?itu memungkinkan (dilaksanakan) asalkan SKPD mau menggenjot kerja mereka dengan segera menerbitkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pekerjaan),a�? tandasnya.(cr-zad/r6) A�

Berita Lainnya

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

Redaksi LombokPost

Rajin Blusukan ke Sejumlah Sentra Kerajinan Tenun

Redaksi LombokPost

Kreatif..!! Babinsa di Mataram Ganti BBM Motor Dengan Elpiji 3 Kg

Redaksi LombokPost

Ada Kemungkinan Passing Grade Diturunkan

Redaksi LombokPost

Anggota Pokmas Harus Lebih Rajin

Redaksi LombokPost

Mantap, Wali Kota Ingin UMK Naik

Redaksi Lombok Post

Peserta Tes CPNS Dilarang Bawa Jimat

Redaksi Lombok Post