Lombok Post
Praya

Siapkan Strategi Bangun Dam Mujur

SUASANA AKRAB: Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT dan Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, dalam sebuah acara beberapa waktu lalu.

PRAYA – Bupati HM Suhaili FT dan Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, mulai menyiapkan langkah strategis, dalam menyelesaikan pembangunan dam Mujur di Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng).

Di mulai dari permintaan persetujuan anggaran pembebasan lahan, hingga mengatasi persoalan sosial masyarakat.

a�?Insya Allah, proses pembebasannya, kita mulai gelar pada 2017 mendatang. Sedangkan, pembangunan fisiknya 2019,a�? kata Suhaili, kemarin.

Berbicara master plan dan Amdalnya, kata Suhaili Dam Mujur akan dibangun dengan daya tampung 24,93 juta meter kubik.

Jumlah itu bakal mencakup luas genangan 213,64 hektare (ha), atau mengambil sebagian area lahan di Desa Mujur, Sukaraja dan Desa Sengkerang Praya Timur.

Kemudian, Desa Kelebuh di Praya Tengah. Terakhir, di Desa Langko dan Loangmaka di Kecamatan Janapria.

a�?Dam Mujur tetap menjadi skala prioritas. Anggaran pembebasan lahannya, sudah kita bicarakan pola dan mekanismenya,a�? sambung Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, terpisah.

Dari informasi yang berkembang, kata Pathul total anggaran untuk pembangunan dam Mujur mencapai Rp 1 triliun lebih. Rp 400 miliar lebih diantaranya, digunakan untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan persoalan sosial masyarakat lainnya.

Jika berbicara sharing anggaran, lanjutnya, Pemkab harus menyediakan sekitar Rp 100 miliar lebih. Sisanya, dari pemerintah provinsi dan pusat.

Dengan rincian, 50 persen pusat, 30 persen provinsi dan 20 persen Pemkab. a�?Mudah-mudahan berjalan lancar, aman dan tertib,a�? kata Pathul.

Secara teknis, pihaknya menyerahkan program pembangunan yang dimaksud kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM setempat. Yang terpenting, pesan Pathul keberadaannya bermanfaat besar bagi kemajuan pertanian.

a�?Tapi, kami ingin dinas dan instansi teknis, turun langsung ke masyarakat. Dengar, apa keinginan mereka,a�? kata Anggota Fraksi PKS DPRD Loteng Ahmad Supli.

Bukan sebaliknya, tambah Supli berdiam diri saja di belakang meja dan menunggu laporan bawahan. Karena, harus jelas dimana mereka direlokasi, apa saja kompensasi yang diterima, adakah fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga dan ruang terbuka hijau (RTH).

a�?Termasuk, status kependudukannya,a�? katanya. (dss/r3)

Berita Lainnya

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Jangan Larang Anak-Anak Masuk Masjid

Redaksi LombokPost