Lombok Post
Giri Menang Headline

Ada Protes di Balik Mutasi

JABATAN BARU: Sejumlah pejabat membaca sumpah jabatan dalam pelaksanaan mutasi, di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (13/6) lalu.

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid akhirnya melakukan perubahan. Sejumlah pejabat dengan kinerja kurang impresif langsung digeser. Tak tanggung-tanggung 230 pejabat terkena mutasi. Bahkan, 16 orang diantaranya harus terkena demosi

***

TEPAT seminggu sebelumnya, Senin (13/6) ratusan pejabat memenuhi aula kantor Bupati Lombok Barat. Seluruhnya menggunakan pakaian Korpri.

Hari itu, merupakan finalisasi dari proses panjang yang dilakukan bupati bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk melakukan mutasi.

Raut cemas terlihat dari sebagian mereka. Menanti-nanti dimana jabatan baru yang akan diemban. Satu persatu nama dibaca, lengkap dengan posisi barunya. Terhitung 230 pejabat yang dimutasi. Di antaranya, delapan pejabat eselon II, 59 pejabat eselon III, dan 163 pejabat eselon IV.

Delapan pejabat eselon II yang bergeser adalah Ramdan Hariyanto sebelumnya menjabat Kepala BPMPD di mutasi menjadi Kepala BKBPP, Lalu Surapati dari Staf Ahli Bidang Hukum menjadi Kepala BPMPD, Nyoman Sembah dari Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM bergeser ke Staf Ahli Bidang Hukum.

Selain itu, Sakri yang menjadi Kepala Dinas PU digeser ke Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Poniman dari Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi saat ini menjabat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Sementara itu, Robijono Prasetijanto yang semula menjabat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dimutasi ke posisi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi.

Adapun Lale Prayatni menggantikan posisi Mahyudin sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).

Sedangkan Mahyudin, menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Di level eselon III cukup membuat gempar. Lantaran 16 pejabat terpental dari posisinya semula. Terkena demosi.

Mantan pejabat eselon III ini pun langsung bertanya-tanya. Mereka mengaku tak menyangka akan terkena non job. Apalagi tanpa mengatahui apa kesalahan yang diperbuat hingga mendapat demosi.

Salah seorang mantan pejabat eselon III yang enggan dikorankan namanya mengaku, pembebasan tugas dirinya tidak melalui prosedur yang tepat. Terutama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

a�?Tidak pernah ada semacam surat peringatan pertama hingga ketiga, yang seharusnya dijalankan jika memang akan dilakukan non job,a�? katanya.

Selama menjabat pun, dia mengaku tidak pernah berbuat kesalahan fatal seperti korupsi. Meski diakuinya bahwa kinerjanya kurang baik, sehingga pernah mendapat teguran secara lisan. Namun setelah teguran itu, dirinya berupaya memperbaiki kinerja.

Menanggapi protes dari mutasi yang dilakukannya, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan, mutasi saat ini telah direncanakan cukup lama. Bertujuan untuk pembenahan tata kelola pemerintahan di Lombok Barat.

a�?Tetap melalui pertimbangan dalam menjalankan proses ini,a�? kata Fauzan.

Fauzan mengatakan, pertimbangan mutasi berdasarkan kinerja pejabat yang sudah tidak produktif lagi. Selain itu, pejabat yang bersangkutan tidak menunjukkan perilaku kinerja yang selayaknya.

Terkait pejabat yang terkena demosi, Fauzan meminta yang bersangkutan untuk mengubah pola pikir. Protes boleh saja dilakukan, tetapi jangan melupakan kinerja ke depannya.

a�?Seharusnya ubah cara pikir. Buat kita yang memberhentikan itu menyesal. Caranya, tentu dengan menunjukkan kinerja yang baik,a�? tandasnya.

Sementara itu, Sekda Lombok Barat Mochammad Taufiq mengatakan, persoalan pejabat yang terkena demosi atau bahkan non job, semata-mata karena pertimbangan kinerja. Taufiq menyadari bahwa setiap pelaksanaan mutasi tidak akan bisa memuaskan semua pihak.

a�?Murni pertimbangan kinerja, bukan unsur suka atau tidak suka. Ini yang mampu kita lakukan dari Baperjakat,a�? kata Taufiq.

Mengenai prosedur non job sendiri, menurut Taufiq sudah mengikuti aturan main. Acuannya bisa pada oknum pejabat yang indisipliner, seperti jarang apel hingga pulang lebih cepat.

a�?Kalau menunggu surat panggilan kemudian disidang, kapan kita akan mutasi,a�? ujarnya.

Sementara itu pro kontra mutasi juga menarik perhatian legislatif. Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim mengatakan, akan melakukan evaluasi terhadap penyegaran birokrat yang dilakukan Bupati Lobar. Apalagi nada sumbang mulai terdengar usai pelaksanaan mutasi.

a�?Kenapa mereka promosi, demosi atau mutasi, apa alasannya, itu yang mau kita dengar. Karena itu nanti kita minta draf mutasi untuk ditembuskan ke dewan juga,a�? kata Sulhan.

Menurut Sulhan, mutasi memang hak prerogatif kepala daerah. DPRD Lobar sepakat dengan pelaksanaan mutasi tersebut. Namun fungsi kontrol yang dilakukan DPRD Lobar juga tidak bisa dikesampingkan.

a�?Kita juga menunggu laporan orang-orang yang merasa dirugikan terhadap proses ini (mutasi, Red),a�? ujar dia.

Anggota DPRD Lobar Jamhur mendesak pimpinan dewan untuk segera meminta data mutasi. Data tersebut penting untuk dewan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun memberikan informasi kepada masyarakat.

a�?Perlu kami tahu siapa saja yang kena (mutasi). Sebagai wakil rakyat kami ditanyakan juga soal mutasi ini oleh masyarakat,a�? tandasnya. (wahidi akbar sirinawa/r4)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost