Lombok Post
Bima - Dompu

Dewan Sesalkan Penghapusan Perda Syariat Islam

Yuliadin Bucek
Ketua DPRD Dompu Yuliadin Bucek

DOMPU – Kebijakan pemerintah pusat menghapus sejumlah Peraturan Daerah (Perda) syariat islam mendapat reaksi dari masyarakat. Salah satunya Ketua DPRD Dompu Yuliadin Bucek.

a�?Pemerintah pusat sama saja tidak mengenal roh kemajemukan disetiap daerah,a�? kata Yuliadin, kemarin (19/6).

Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang perdanya dihapus, yakni perda nomor 11 tahun 2004 yang mengatur tentang tata cara pemilihan kades. Muatanya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca Al-Qura��an yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA).

Kemudian keharusan membaca Al-Qura��an bagi PNS yang akan mengambil SK/Kenaikan pangkat, calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah serta kewajiban mengembangkan budaya islam melalui MTQ, Qasidah dan lain-lain.

Mestinya, lanjut Yuliadin, pusat harus menghargai kemajemukan di nusantara ini. Pemerintah daerah dalam membuat produk Perda terlebih dahulu mengkaji sisi positif dan negatifnya.

Selama Perda tersebut demi kepentingan seluruh masyarakat di daerah tentunya pusat harus mengamini dan ikut mensuport.

a�?Buktinya Perda-perda tersebut didukung masyarakat, tidak ada yang ributkan,a��a�� tegasnya.

Munculnya perda yang bernuansa Islam di Dompu, kata Bucek, karena daerah yang bermotto Nggahi Rawi Pahu itu masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Tetapi, bukan berarti yang non islam diharuskan untuk ikut seperti mengaji serta syariat islam lainya.

Ia menegaskan, pentingnya Perda bernuansa Islam didaerah yang mayoritas Islam lebih karena ada kekhawatiran.

Jangan sampai budaya lebih dominan dibanding agama. Karena itu, untuk memfilter budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, maka perda tersebut menjadi jawabanya.

a�?Kita tidak ingin agama berlandaskan budaya, tetapi budaya harus berlandaskan agama,a��a�� pungkasnya.

Sementara Ketua MUI Kabupaten Dompu H Abdullah Arsyad menyayangkan penghapusan perda syariat di Dompu.

Menurutnya, penghapusan perda tersebut dapat berimplikasi kekecewaan bagi masyarakat yang sudah familiar terhadap Perda dimaksud.

a�?Lahirnya Perda tersebut didasarkan oleh keinginan masyarakat yang bermayoritas Islam. Kenapa sekarang dipermasalahkan,a��a�� sesalnya. (am/r1)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara