Lombok Post
Metropolis

Pembangunan Manusia Masih Timpang

PENUH KETERBATASAN: Begilah suasana belajar mengajar di SD Satu Atap Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

MATARAM – Ketimpangan pembangunan manusia antara kabupaten/kota di Provinsi NTB dinilai masih tinggi. Pemerintah perlu bekerja lebih cermat dan keras untuk menekan disparitas yang ada.

a�?Disparitas pembangunan manusia masih terlihat. Contohnya, antara Kabupaten Bima dan Kota Mataram masih terlalu jomplang,a�? kritik Associate Director Paramadina Graduate School Abdul Malik Gismar saat pemaparan materinya pada pertemuan dengan tim pusat analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Ruang Rapat Utama (RRU) kantor Gubernur NTB, kemarin (21/6).

Berdasarkan data yang disajikan, IPM Kota Mataram kini menyentuh 75,93 persen sekaligus menjadi yang tertinggi di NTB.

Sementara, IPM di Kabupaten Bima masih 62,61 persen. IPM paling rendah di NTB Kabupaten Lombok Utara (KLU) yakni 60,17 persen.

a�?Ini gap antara daerah yang satu dengan yang lain masih sangat besar. Ini menjadi tantangan kedepannya,a�? pesan Malik.

Selama ini, disparitas pembangunan manusia seringkali dianggap suatu kewajaran. Namun, Malik tegas mendorong adanya langkah atau upaya perubahan untuk memperkecil ketimpangan tadi.

a�?Ini kewajaran yang harus diubah,a�? tegasnya.

Sementara, dari neraca pendidikan daerah NTB tahun 2015 yang disusun oleh Kemendikbud, tergambar jelas ketimpangan pembangunan manusia dari satu daerah dengan yang lainnya, terutama menyangkut kualitas pendidikan. Mulai dari ketimpangan jumlah tenaga pengajar hingga keterbatasan ketimpangan sarana prasarana.

Berdasarkan data yang disajikan, sebagian besar sekolah di Pulau Sumbawa masih dihadapkan pada kendala sarana prasarana yang terbatas.

Contohnya saja di Kabupaten Bima, tercatat 465 ruang kelas SD dan 136 ruang kelas SMP mengalami rusak berat. Begitu juga dengan Kabupaten Dompu, tercatat 245 ruang kelas SD rusak berat.

Sementara, Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta yang ikut hadir pada pertemuan itu lebih menitikberatkan pada pentingnya dukungan daerah untuk melakukan pemerataan pendidikan tersebut. Ini juga menyangkut kebijakan finansial.

Ia membeberkan, sejauh ini NTB berada di peringkat empat terbawah untuk persentasi alokasi pendidikan di APBD. Pemprov NTB hanya mengalokasikan 1,57 persen dana pendidikan dari total APBD.

a�?Meski demikian kita apresiasi partisipasi masyarakat NTB yang besar untuk dunia pendidikan sekalipun anggaran yang digelontorkan provinsi sangat kecil. Ini berarti ada dana yang ditanggung sendiri oleh masyarakat,a�? paparnya.

Ia optimis dengan dukungan anggaran di bidang pendidikan yang lebih baik, otomatis akan semakin membawa NTB pada peningkatan IPM. (uki/r9)

Berita Lainnya

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost