Lombok Post
Metropolis

Rendah, Tapi Tidak Memalukan

TAK LAYAK HUNI: Seorang nelayan di lingkungan Bageq Kembar, Tanjung Karang Permai, Kota Mataram menunjukan deretan perumahan tidak layak huni yang ditempatinya.

MATARAM – Pertumbuhan IPM Kota Mataram, antara tahun 2014 sampai 2015 menjadi terendah kedua di NTB. Yakni 0,58 persen. Sementara, Kota Bima menjadi yang terendah dengan hanya 1,05 persen.

a�?Kalau pertumbuhan antara tahun 2014 sampai 2015, iya memang (terendah di NTB),a�? kata Kepala BPS Kota Mataram, Lalu Putradi.

Meski demikian, pertumbuhan rendah itu tidak berdampak pada ranking IPM Kota Mataram. Bahkan IPM Kota Mataram, mengacu pada tiga dimensi pengamatan antara lain Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi, Kota Mataram berhasil mencatatkan IPM di angka 76,37 persen.

a�?Bahkan di tingkat nasional dari 514 kabupaten kota di Indonesia, Kota Mataram saat ini berada di urutan ke 48 untuk IPM tertinggi, sementara Kota Bima kalau tidak salah ada di angka 80-an, sementara kabupaten kota lainnya, di urutan 200-an,a�? imbuhnya.

Ia menegaskan, pertumbuhan 0,58 persen yang ditorehkan kota Mataram, cukup baik. Mengingat, kerentanan terhadap faktor Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi di Kota Mataram, menunjukan angka yang rendah. Artinya, sasaran objek perbaikan IPM jumlahnya semakin sedikit.

Jadi, menurutnya wajar jika pertumbuhan IPM Kota Mataram dalam satu tahun, lebih kecil. a�?Ya kan, karena populasi yang rentan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, tinggal sedikit,a�? tandasnya.

Untuk dimensi kesehatan yang dilihat adalah angka harapan hidup masyarakatnya. Pendidikan yang diamati adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara dimensi ekonomi, lebih menekankan pada PNB Perkapita.

Terpisah, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang menyebutkan, Pemerintah Kota Mataram tetap konsisten, terus menekan persoalan ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Meski saat ini capaian IPM Kota Mataram cukup baik, Martawang mengatakan fokus pemerintah terkait kebijakan politik anggaran, tetap ditekankan pada tiga hal itu.

a�?Terutama kemiskinan (ekonomi), pos-pos anggaran yang berurusan memacu pertumbuhan ekomomi masyarakat, tetap diutamakan,a�? kata Martawang.

Program-program yang diyakini berdampak besar terhadap peningkatan penilaian BPS digencarkan pemerintah. Semisal, perbaikan rumah tidak layak huni.

a�?Saya tidak hapal berapa angka (jumlah rumah tidak layak huni), tapi yang jelas itu sangat mempengaruhi penilaian,a�? imbuhnya.

Persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTHL), juga banyak dijumpai di Kota Mataram. Terutama di bagian pesisir dan pinggir kota.

secara Normatif, ia menjelaskan, berbagai persoalan yang berkiatan dengan IPM Kota Mataram, akan jadi konsen pemerintah. Agar IPM kota Mataram bisa diperbaiki lagi dari posisi saat ini.

a�?Ada persoalannya drainase, ada persoalan sanitasi, ada persoalan air bersih, rumah kumuh. Jadi, kompleks persoalannya disitu. Karena itu, intervensi di sana harus intervensi menyeluruh,a�? tadasnya. (cr-zad/r6)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost