Lombok Post
Metropolis

Gubernur Diminta Klarifikasi ke Kemendagri

M Guntur Halba
M Guntur Halba

MATARAM – Kebijakan Pemerintah Pusat menghapus sejumlah Peraturan Daerah (Perda) mengundang reaksi kalangan legislatif.

Sejumlah fraksi di DPRD NTB meminta eksekutif, khususnya Gubernur untuk melakukan klarifikasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyangkut kebijakan tersebut.

a�?Eksekutif perlu mengklarifikasi ke pemerintah pusat agar ada kejelasan mengenai alasan pemerintah pusat menghapus sejumlah perda,a�? kata juru bicara Fraksi Demokrat DPRD NTB Guntur Halba melalui sidang paripurna, kemarin (22/6).

Kebijakan Kemendagri melakukan penghapusan sejumlah perda itu juga memancing kritikan dari fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).

Fraksi ini menekankan, pembatalan sebuah produk hukum semestinya tidak sepihak, melainkan harus melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan dalam UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat 9 perda Pemprov NTB yang dibatalkan.

Antara lain, Perda No 4 Tahun 2015A� tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, serta Perda No 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan.

Terkait pembatalan sejumlah perda itu pun, fraksi PKS meminta gubernur bersikap. Salah satunya dengan meminta penjelasan lebih lanjut ke pemerintah pusat.

Ditekankan, pembatalan sejumlah perda itu jangan sampai menjadi bentuk pelemahan atas otonomi daerah.

a�?Kita harus terus mendorong secara aktif penguatan mandat otonomi daerah yang diwujudkan dalam penerimaan pemerintah pusat terhadap regulasi yang melindungi karakter sebuah daerah,a�? kata H Lalu Pattimura, juru bicara fraksi PKS.

Penghapusan sejumlah perda oleh Kemendagri itu juga mengundang sorotan dari Fraksi PPP. Pemprov pun didorong agar bisa mempertahankan perda yang bernuansa keagamaan.

Perda bernuansa keagamaan itu dinilai sudah tepat karena mampu menciptakan ketenangan masyarakat NTB.

Sementara, Asisten I Setda NTB Agus Patria memastikan, eksekutif memang akan melakukan klarifikasi ke pemerintah pusat menyangkut sejumlah perda yang dihapus. Klarifikasi itu dijadwalkan berlangsung hari ini.

Secara umum jelasnya, perda yang dibatalkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi termasuk UU.

a�?Tentu kita akan komunikasi dengan pusat lagi terkait perda-perda yang sudah dibatalkan. Jumlahnya cukup banyak memang,a�? kata Agus. (uki/r9)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post