Lombok Post
Metropolis

Harus Ada Keterwakilan Perempuan

MATARAM – Sebelas jabatan eselon II lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB masih mengalami kekosongan. Anggota DPRD NTB pun mendesak segera dilakukan pengisian.

a�?Secepat mungkin harus sudah ditunjuk pejabat baru yang mengisi kekosongan itu,a�? kata anggota Fraksi Gerindra Abdul Mutalib.

Ia menyayangkan mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemprov NTB beberapa waktu lalu hingga menyebabkan banyak pimpinan SKPD lengser.

Kekosongan ini pun perlu diisi sesegera mungkin agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Apalagi, sejumlah SKPD yang kosong itu terbilang strategis dan berhubungan langsung dengan gawe akbar yang akan dilakukan sebentar lagi yakni MTQ tingkat nasional.

a�?Jangan sampai kekosongan ini mengakibatkan perhelatan MTQ terganggu,a�? imbuhnya.

Ia juga menekankan, pengisian jabatan eselon II tersebut kiranya dilakukan secara profesional sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sehingga, kedepannya tidak ada lagi kabar miring berhembus.

Senada juga ditekankan oleh Nurdin, anggota Fraksi Golkar. Selain mengingatkan soal profesionalitas dalam pengangkatan pejabat eselon II yang baru, Nurdin juga mengingatkan pentingnya keterwakilan perempuan di eselon II.

a�?Harus diperhatikan juga 30 persen keterwakilan perempuan di jabatan eselon II,a�? katanya.

Sejauh ini, tercatat baru segelintir saja perempuan yang memegang amanah sebagai pejabat eselon II. Sementara, pada mutasi beberapa waktu lalu, ada pula pejabat perempuan yang harus lengser.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Abdul Hakim mengatakan, sejauh ini, baru terbentuk tim yang akan melakukan seleksi pejabat eselon II yang baru. Tim beranggotakan unsur akademisi dan praktisi.

a�?Setelah pembentukan tim ini, baru akan segera dibuka seleksinya. Pendaftaran calon sendiri diberi waktu selama beberapa minggu,a�? jelasnya.

Diketahui, jabatan eselon II yang kosong diantaranya jabatan Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Sekretaris Bakorluh, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Kepala BP3AKP, Kepala Dinas Peternakan, serta Kepala Biro Kerja Sama dan SDA, A�Direktur RSUP NTB, dan Kepala Dinas Kesehatan. (uki/r9)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost