Lombok Post
Headline Sumbawa

Empat Mega Proyek Belum Kantongi Amdal

Ketua Komisi III DPRD KSB Dinata Putrawan

TALIWANG – Sejumlah proyek besar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata belum mengantongi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Yakni, pembangunan gedung RSUD Asy Syifa, Pasar dan Terminal Taliwang, Dermaga Labuan Lalar, dan Bandara Sekongkang, Kecamatan Sekongkang.

Ketua Komisi III DPRD KSB Dinata Putrawan mengaku, beberapa proyek yang dibangun menggunakan APBD belum memiliki kajian Amdal.

a�?Dokumen lingkungan itu harus ada. Baik untuk kegiatan maupun usaha yang sudah selesai ataupun belum,a��a�� tegas dia didampingi Wakil Ketua Komisi III Amiruddin Embeng, kemarin (27/6).

Sesuai peraturan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), seluruh bangunan harus dilengkapi Amdal. Sementara, proyek yang dikerjakan sebelum aturan dikeluarkan masih diberikan kesempatan untuk segera melengkapi Amdal.

Politisi PAN ini mengaku, pihaknya belum lama ini berkunjung ke KLH. Kunjungan itu sengaja untuk konsultasi terkait dokumen kegiatan atau usaha yang telah selesai dibangun, tapi belum memiliki dokumen lingkungan.

Pada tahun 2015 lalu, sambung dia, dewan telah menyetujui anggaran untuk penyusunan dokumen evaluasi lingkungan.

a�?Tahun lalu, kita alokasikan Rp 1 miliar untuk memenuhi batas waktu sampai Desember 2015. Tetapi karena kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, di APBD-P kita rasionalisasi. Kemudian dialokasikan lagi di APBD 2016,a��a�� akunya.

Meski anggaran itu sudah disetujui, kata dia, Komisi III sebagai leading sektor perlu memastikan acuan dan landasan hukum terkait alokasi tersebut. Jangan sampai alokasi anggaran yang disetujui DPRD malah menimbulkan persoalan hukum.

a�?Kebetulan kita sekarang sedang bahas APBDP 2016. Itu juga alasan kita kenapa harus dikonsultasikan lagi terkait anggaran ini,a��a�� akunya.

Dari hasil konsultasi, tambah dia, KLH sedang menyusun formulasi kemungkinan memperpanjang penyusunan dokumen lingkungan bagi badan usaha atau pemerintah.

a�?Bangunan yang sudah dibangun dan belum memiliki Amdal itu wajib memiliki dokumen evaluasi. Ini sebagai pengganti Amdal,a��a�� ingatnya.

Dinata mengatakan, daerah dimungkinkan menyiapkan anggaran untuk penyusunan dokumen eveluasi pengganti Amdal. a�?Kami tidak mau menganggarkan kalau ini nanti bermasalah,a��a�� katanya.

Selain Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagai pengganti Amdal, pemerintah juga diwajibkan menyusun dan menyiapkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagai pengganti UKL/UPL.

a�?Kalau kegiatan itu wajib ada Amdal, tentu kita harus buat DELH. Kalau memang diwajibkan harus ada UKL/UPL itu harus dibuatkan DELH,a�? terang dia. (far/r1)

Berita Lainnya

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost