Lombok Post
Metropolis

Pemprov Belum Tentukan Sikap

MILIK NEGARA: Kendaraan dinas yang terparkir di halaman kantor Gubernur NTB. Pemerintah belum menentukan sikap apakah akan melarang atau mengizinkan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

MATARAM a�� Musim mudik sudah di depan mata. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pro kontra penggunaan kendaraan dinas (randis) untuk mudik pun lagi-lagi mencuat. Terkait ini, Pemprov NTB belum menentukan sikap.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Rosiady Sayuti mengaku belum bisa melarang pejabat Pemprov menggunakan randis untuk pulang ke kampung halaman.

a�?Saya belum bisa memutuskan dilarang atau tidaknya penggunaan randis saat Lebaran nanti, karena masih menunggu (instruksi) dari pusat,a�? kata Rosiady, kemarin (27/6)

Rosiady tak ingin berbeda pendapat dengan pemerintah pusat. Berkaca pada tahun lalu, kebijakan menggunakan randis untuk mudik kerap berubah dan berbeda antara wilayah. Ada daerah yang mengizinkan pejabat memakai randis untuk mudik dan ada pula yang melarang keras.

a�?Kita nggak mau buru-buru melarang atau mengizinkan. Biar nanti nggak berubah-berubah. Kita tunggu saja dulu dari pusat seperti apa aturannya,a�? kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB itu.

a�?Biasanya, satu atau dua hari ke depan akan ada arahan dari pusat soal boleh tidaknya menggunakan randis untuk mudik itu,a�? imbuhnya.

Sekda sendiri hanya menekankan, pejabat dilarang menerima bingkisan apapun termasuk parsel Lebaran. Hal tu sudah tertuang jelas dalam aturan dan ia mewanti-wanti pejabat Pemprov NTB untuk dapat mentaatinya.

a�?Yang sudah jelas-jelas tidak boleh itu menerima pansel Lebaran. Itu dilarang keras,a�? tegas Rosiady.

Pria kelahiran Lombok Timur itu pun berjanji akan memberi sanksi tegas jika ada oknum pejabat yang ketahuan menerima parsel Lebaran. Masyarakat pun diminta ikut mengawasi dan mengadukan jika ada pejabat yang menerima pansel. (uki/r9)

MILIK NEGARA: Kendaraan dinas yang terparkir di halaman kantor Gubernur NTB. Pemerintah belum menentukan sikap apakah akan melarang atau mengizinkan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

 

Berita Lainnya

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

Redaksi LombokPost

Rajin Blusukan ke Sejumlah Sentra Kerajinan Tenun

Redaksi LombokPost

Kreatif..!! Babinsa di Mataram Ganti BBM Motor Dengan Elpiji 3 Kg

Redaksi LombokPost

Ada Kemungkinan Passing Grade Diturunkan

Redaksi LombokPost

Anggota Pokmas Harus Lebih Rajin

Redaksi LombokPost

Mantap, Wali Kota Ingin UMK Naik

Redaksi Lombok Post

Peserta Tes CPNS Dilarang Bawa Jimat

Redaksi Lombok Post